Neraca Sumber Daya Laut Urgen

JAKARTA - Rencana penyusunan neraca sumber daya laut dinilai sangat mendesak dilakukan karena tingkat kebergantungan Indonesia pada perikanan sangat tinggi. Meski demikian, neraca sumber daya laut tersebut harus betul-betul memperhatikan aspek sosial dan kearifan lokal warga di kawasan pesisir.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Akhmad Fauzi, Senin (27/9), menjelaskan Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketergantungan pada perikanan lebih tinggi dibandingkan negara lain. Karena itu, diperlukan perencanaan secara matang melalui ocean accounting (fisheries accounting).

Menurutnya, urgensi neraca sumber daya laut, di antaranya untuk memetakan data sebaran dan besaran sumber daya alam (SDA); alat ukur potensi, daya dukung, daya tampung, dan potensi ancaman; instrumen pengendalian laju ekstraksi; tolok ukur implementasi tata ruang; dan instrumen evaluasi pemanfaatan SDA.

"Neraca berperan untuk memastikan trade off yang seimbang antara man made value dan natural value, memastikan arahan investasi biru bagi pengembangan kawasan, dan memberikan ruang integrasi pengembangan kawasan secara berkelanjutan," pungkas Fauzi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mengingatkan neraca sumber daya laut yang disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu betul-betul memperhatikan aspek sosial dan kearifan lokal warga di kawasan pesisir.

"Indikator yang dimasukkan seharusnya tidak terpaku kepada sumber dayaan sih, melainkan perlu dilihat sumber daya sosial yang dimiliki oleh masyarakat sekitar (sumber daya)," kata Abdul Halim, di Jakarta, awal pekan ini.

Perlu Diapresiasi

Menurut Abdul Halim, hal spesifik yang dapat dijadikan indikator ke dalam salah satu indikasi dalam neraca sumber daya laut misalnya adalah indikator kearifan lokal dalam melestarikan sumber daya alam secara komunal. Dia juga menyatakan secara keseluruhan, langkah untuk membuat neraca sumber daya laut oleh pemerintah perlu untuk diapresiasi.

Abdul Halim juga mengingatkan agar neraca sumber daya laut tidak sampai disalahgunakan untuk kepentingan yang kian menjauhkan masyarakat pesisir di berbagai daerah dari cita-cita kesejahteraannya.

Sebelumnya, KKP tengah menyusun neraca sumber daya laut untuk mendukung investasi berkelanjutan di Indonesia. Ini sebagai instrumen untuk mengukur kondisi sumber daya laut di Indonesia secara berkala, termasuk efek investasi terhadap aset laut Indonesia.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Pamuji Lestari, menuturkan kebutuhan penyusunan neraca sumber daya laut menjadi semakin mendesak dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Menstimulasi Geliat Investasi.

Menurut Tari, dalam implementasinya pada konteks pengelolaan ruang laut, penyusunan neraca sumber daya laut diperlukan sebagai sebuah instrumen untuk memastikan bahwa dampak investasi dapat diukur, dimonitor dan menjadi suatu rekomendasi bagi pengambilan kebijakan untuk memastikan keberlangsungan laut dan seluruh ekosistem di dalamnya.