Negara Mesti Hadir Menjaga Kerukunan Umat

Arsul menambahkan, meski penganut agama Hindu di Indonesia jumlahnya terbatas. Akan tetapi pasti mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dari negara. Mulai dari pelayanan, pendidikan, kesehatan, serta anggaran. Karenanya ia mendorong agar para anggota DPR RI yang berkeyakinan Hindu dapat menjadi wadah penyalur aspirasi PHDI.

Kesetaraan pendidikan, lanjut ia, juga menjadi fokus yang harus dibenahi. "Soal anggaran dari manapun sumber anggarannya tidak masalah asalkan cukup dengan kebutuhan. Artinya tidak perlu mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), cukup dari Kementrian Agama sesuai dengan jalur yang sudah ada," ucap Arsul.

Hal yang sama diutarakan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid, ia merasa dibutuhkan landasan yang kuat dalam menjaga kerukunan umat di Indonesia. Karenanya ia menyarankan agar Rancangan Undang Udang Kerukunan Umat Beragama dapat didukung oleh semua pihak. "UU Kerukunan Umat Beragama kini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), semoga saja nantinya itu dapat mengakomodir seluruh kebutuhan umat di Indonesia," ujarnya.

Anggaran yang berbeda, kata Jazilul, tentunya hal tersebut dapat menjadi prioriotas pembahasan Komisi III DPR RI. Dirinya akan selalu mendukung pemabahsa tersebut melalui perwakilan fraksi dalam komisi tersebut. Dikarenakan saat ini Jazilul dan Arsul sedang ditugaskan diluar Komisi III DPR RI. yag/AR-3