Negara Mesti Hadir Menjaga Kerukunan Umat

JAKARTA - Dibutuhkan peran negara dalam menjaga kondusifitas hubungan antarumat beragama di Indonesia. Sebagai lembaga tinggi Negara, MPR RI berupa mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, MPR RI mengadakan silaturahmi kebangsaan dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

"Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) penganut umat Hindu berjumlah 4.6 juta jiwa. Meski bukan yang terbanyak kami meminta agar lebih diperhatikan pemerintah. Mulai dari keamanan dan kenyamanan dalam beribadah di Indonesia," ujar Ketua PHDI Wisnu Bawa Tenaya saat menyambut Silaturahmi Kebangsaan MPR RI di Kantor PHDI Pusat Kemanggisan, Jakarta, Rabu (10/19).

Lebih lanjut ia mengatakan, hadirnya negara sangat dibutuhkan agar umat beragama saling menjaga. Teruntuk Hindu, ia menginginkan bisa dengan tenang dalam melakukan ibadah keagamaan. Karena tak dapat dipungkiri dibeberapa daerah Indonesia masih ditemukan konflik keagamaan dan pengerusakan rumah ibadah.

Karena itu ia berharap agar ke depan, umat Hindu dapat memiliki rumah ibadah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih candi yang sudah ada bisa dijadikan cagar budaya supaya kelestariannya terus terjaga. "Banyak candi di Indonesia bisa dijadikan monumen dan tempat wisata kebudayaan. Untuk pendidikan kita juga ingin ada lembaga pendidikan setingkat Perguruan Tinggi," harapnya.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, adanya silaturahmi kali ini diimaksudkan untuk mendengar beragam gagasan dan aspirasi dari PHDI. Sebab sebelumnya MPR RI sudah lebih dahulu melakukan kunjungan kepada Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabuddhi) dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). "Kami sangat terbuka apalagi untuk berdialog dengan masyarakat. MPR RI betekad menjadi rumah kebangsaan Indonesia," cetusnya.

Arsul menambahkan, meski penganut agama Hindu di Indonesia jumlahnya terbatas. Akan tetapi pasti mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dari negara. Mulai dari pelayanan, pendidikan, kesehatan, serta anggaran. Karenanya ia mendorong agar para anggota DPR RI yang berkeyakinan Hindu dapat menjadi wadah penyalur aspirasi PHDI.

Kesetaraan pendidikan, lanjut ia, juga menjadi fokus yang harus dibenahi. "Soal anggaran dari manapun sumber anggarannya tidak masalah asalkan cukup dengan kebutuhan. Artinya tidak perlu mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), cukup dari Kementrian Agama sesuai dengan jalur yang sudah ada," ucap Arsul.

Hal yang sama diutarakan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid, ia merasa dibutuhkan landasan yang kuat dalam menjaga kerukunan umat di Indonesia. Karenanya ia menyarankan agar Rancangan Undang Udang Kerukunan Umat Beragama dapat didukung oleh semua pihak. "UU Kerukunan Umat Beragama kini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), semoga saja nantinya itu dapat mengakomodir seluruh kebutuhan umat di Indonesia," ujarnya.

Anggaran yang berbeda, kata Jazilul, tentunya hal tersebut dapat menjadi prioriotas pembahasan Komisi III DPR RI. Dirinya akan selalu mendukung pemabahsa tersebut melalui perwakilan fraksi dalam komisi tersebut. Dikarenakan saat ini Jazilul dan Arsul sedang ditugaskan diluar Komisi III DPR RI. yag/AR-3