Nasdem Dorong Anies Buka Anggaran ke Publik

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan agar membuka anggaran kepada publik sejak dini. Pembukaan anggaran tersebut dinilai dapat meredam polemik yang berkembang di masyarakat. "Komponennya dipublikasikan saja ini era keterbukaan. Sekarang ini masyarakat sudah amat kritis. Bilamana tidak akan jadi pertanyaan ada apa dibalik ini," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Wibi Andrino di DPRD DKI Jakarta, Jum'at (1/10).

Wibi menjelaskan, sejak awal Nasdem sudah meminta Gubernur Anies untuk membuka anggaran tersebut. Bahkan, dirinya mengaku sempat bertanya kepada KementerianDalam Negeri (Kemendagri) prihal keterbukaan anggaran yang belum final. Menurut Kemendagri, lanjut Wibi, keterbukaan anggaran yang belum final menjadi hak dari masing-masing daerah."Waktu Bimtek Kemendagri di Bandung kepadal staf kemendagri saya bertanya apa ada kewajiban mempublikasikan rancangan KUAPPAS?.

Dijelaskan tidak ada kewajiban. Tidak ada daya paksa. Tapi ketika sudah selesai pembahasan KUAPPAS memang wajib dibuka," ujar dia. Wibi mengingatkan bahwa, Jakarta bukanlah hanya milik orang Jakarta. Jakarta adalah role model dan milik seluruh rakyat di Indonesia. Karenanya rakyat perlu tahu untuk membantu menyisir anggaran."Karena Jakarta bukan milik semua orang Jakarta. Buka saja semuanya seterangterangnya. Agar tidak jadi preseden buruk," tegas dia.

Sebelum mengundurkan diri, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan memastikan akan meningkatkan pengawasan, penyisiran, dan pengecekan komponen hasil usulan dari Satuan Kerja SKPD dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020. Saat ini, akunya, proses penyusunan APBD belum sampai pada input komponen sehingga belum dibuka ke publik.

Akui Tak Sesuai

"Tapi, perlu diakui, masih ada SKPD yang memasukkan komponen yang tidak sesuai. Itu kami sadari, pengawasan memerlukan pendalaman, juga di SKPD," kata Mahendra. Menurut Mahendra, SKPD sudah mulai memasukkan detil kegiatan di e-budgeting pada Maret Minggu IV hingga Juli Minggu I 2019.

Namun, karena sistem e-budgeting saat ini mengharuskan input komponen sebagai pembentuk harga, hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan belum memiliki komponen. "Bappeda menyadari adanya komponen dummy dalam dokumen perencanaan. Kalau komponennya tidak disusun, maka pagu kegiatan tersebut tidak akan muncul.

Ketika e-komponennya tidak ada, maka teman-teman SKPD membuat 'jembatan' supaya kegiatan itu bisa tetap ada. Tapi, ini masih proses, menuju kepada perbaikan," ujar Mahendra. pin/P-6