Myanmar Tolak Laporan PBB Soal Genosida

YANGON - Pemerintah Myanmar menolak laporan temuan tim investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan pihak militernya telah melakukan genosida terhadap warga minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada tahun lalu.

"Kami tak mengizinkan tim pencari fakta PBB masuk ke Myanmar, dan oleh karena itu kami menolak dan tak menerima setiap resolusi yang dibuat Dewan Hak Azasi Manusia (HAM)," kata juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, seperti dikutip harian milik negara, Global New Light of Myanmar.

Dalam pernyataannya Zaw Htay mengungkapkan fakta yang berbeda yang dikumpulkan komisi pencari fakta independen dari negaranya yang secara tegas menyimpulkan bahwa PBB dan sejumlah organisasi internasional yang telah membuat laporan yang salah.

"Negeri kami tak memberi toleransi terhadap pelanggaran HAM," kata Zaw Htay. "Pemerintah kami tak akan tinggal diam dan akan melakaukan tuntutan hukum atas setiap pelanggaran HAM," imbuh dia.

Bantahan atas laporan PBB juga disampaikan Duta Besar Myanmar di PBB, Hau Do Suan, yang menyatakan laporan itu timpang. "Kami sekali lagi menegaskan tak menerima mandat tim pencari fakta PBB karena kami menyakini bahwa misi mereka tak imbang," kata Dubes Hau Do Suan.

Dalam aksi militer setahun lalu, mengakibatkan lebih dari 700 ribu warga minoritas Rohingya melakukan eksodus ke Bangladesh. Dalam laporan penyelidikan PBB yang dibacakan awal pekan ini, dibeberkan bukti-bukti telah terjadinya genosida dan kejahatan atas kemanusiaan dalam skala besar terhadap warga Rohingya termasuk aksi kekerasan, pemerkosaan hingga pembunuhan massal.

Laporan itu telah membuat beberapa negara anggota Dewan Keamanan PBB seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan Swedia, menyatakan bahwa para petinggi militer Myanmar harus bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan itu.

"Fakta-fakta pembersihan etnis Rohingya harus dibeberkan dan tragedi yang menimpa mereka patut kita dengarkan," kata Duta Besar AS di PBB, Nikki Haley. "Dewan Keamanan PBB harus bisa menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan ini," imbuh dia.

Kecam Facebook

Pada saat bersamaan juru bicara pemerintah Myanmar juga melontarkan kecaman pada media sosial Facebook yang telah memblokir akun sejumlah jenderal dan panglima militer Myanmar pada awal pekan ini. Zaw Htay menyatakan langkah Facebook itu telah mempersulit kerja pemerintahannya dalam mencapai rekonsiliasi nasional.

Langkah pemblokiran yang dilakukan Facebook untuk menanggapi laporan tim pencari fakta PBB yang menyebut media sosial itu lamban dalam merespons krisis kemanusiaan di Myanmar dan menyebut bahwa media sosial yang populer di Myanmar itu disebut-sebut telah dipergunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap warga Rohingya.

Sebagian besar warga Myanmar mendukung aksi militer terhadap Rohingya. Mereka juga tak bersimpati atas penderitaan warga Rohingya yang selama bertahun-tahun tak diakui kewarganegaraan dan kebebasan, serta tak mendapatkan jaminan kesehatan dan pendidikan oleh pemerintah Myanmar.

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, juga berulang kali membela militernya dengan menyebut aksi miiter tahun lalu adalah untuk memberantas pemberontakan kelompok militan Rohingya di Negara Bagian Rakhine yang telah menyerang pos polisi perbatasan pada 25 Agustus 2017 lalu.

AFP/I-1