Musti Berpijak pada Orang Asli Papua, Anthon Rubruren Soroti Tata Kelola Penggunaan Dana Otsus

MANOKWARI - Anggota Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP-PB) Provinsi Papua Barat, Anthon Rumbruren, menyoroti tata kelola dalam penggunaan dana otonomi khusus (Otsus), serta keberpihakan terhadap orang asli papua (OAP) sesuai amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentangOtsus Papua.

Hal tersebut disampaikan Anthon, dalam Dialog Interaktif Radio "Dari Papua untuk Indonesia yang bertema " Peran Masyarakat Adat untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Tanah Papua, yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta RRI Manokwari, Selasa (18/10/2022).

Menurut Anton, harus ada kebersamaan dari semua pemangku kepentingan agar terwujud pemerintahan yang bersih.

"Pemerintah baik pusat atau di provinsi hendaknya tidak mengabaikan peran dari masyarakat adat," tegasnya.

Anthon menuturkan, pembangunan di Papua Barat hendaknya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Menurutnya, penggunaan dana otsus perlu pendampingan agar tepat sasaran.

"Kami juga berharap ada perlindungan terhadap politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan kesejahteraan terhadap OAP," katanya.

Anthon menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menggelardiseminasi informasi terkait pembangunan di Papua Barat.

Sementara itu, akademisi Universitas Papua, Helena T.Tuririday, mengatakan masyarakat adat dapat berperan dalam peningkatan kesejaheraan.

Menurut Helena, aspirasi masyarakat adat hendaknya diakomodir oleh pemerintah pusat dan daerah. Helena menegaskan stigma masyarakat adat menghambat pembangunan justru tidak tepat.

"Perlu adanya kolaborasi kebijakan baik pusat dan daerah sehingga kesejahteraan warga Papua bisa tercapai," urainya.

Helena juga menyoroti soal perbaikan tata kelola pelaksanaan Otsus di Papua Barat. Dia menyatakan, perlunya pendampingan terhadap masyarakat di Papua Barat dalam menjalankan otsus.