Mustahil Gelar Pemilu Bebas di Bawah Junta

BANGKOK - Seorang diplomat Amerika Serikat (AS) pada Jumat (11/10) mengatakan bahwa pemilihan umum yang bebas di Myanmar yang diperintah junta saat ini mustahil untuk dilaksanakan. Pernyataan pejabat AS itu dilontarkan beberapa hari setelah kepala junta menggandakan rencana untuk mengadakan pemilihan umum baru yang didukung oleh sekutu dekatnya, Tiongkok.

Militer merebut kekuasaan pada tahun 2021 setelah membuat klaim kecurangan dalam pemilu yang tidak berdasar, dan sejak itu telah menangkap dan membunuh ribuan orang serta melarang partai politik dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.

Dikatakan junta bahwa mereka akan mengadakan pemilu baru, kemungkinan pada tahun 2025, bahkan meskipun telah kehilangan wilayah di seluruh negeri akibat serangan dari kelompok pemberontak etnis dan Pasukan Pertahanan Rakyat yang dibentuk sejak kudeta.

"Saat ini mustahil untuk membayangkan penyelenggaraan pemilu yang bebas di Myanmar," ucap Duta Besar AS untuk Keadilan Pidana Global, Beth Van Schaack, mengatakan kepada wartawan.

"Setiap pemilu akan hanya menjadi pemilihan umum yang akan mengembalikan mereka (militer) ke kekuasaan," imbuh pejabat yang memberi nasihat kepada pemerintah AS mengenai tanggapan terhadap kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

"Dengan adanya bentrokan di hampir setiap wilayah negara, sulit untuk membayangkan, bahkan secara logistik, bagaimana seseorang akan menyelenggarakan pemilu, apalagi melakukannya dengan cara yang adil,"ungkap dia.

Didukung Beijing

Sebelumnya pada Rabu (9/10) lalu, media pemerintah mengatakan bahwa pemimpin junta, Min Aung Hlaing, dengan jelas menegaskan kembali rencana militer untuk menyelenggarakan pemilu.

Militer telah beberapa kali menunda jadwal pemungutan suara baru, dan pada Maret, jenderal tertinggi mengisyaratkan bahwa pemungutan suara mungkin tidak akan dilaksanakan secara nasional karena konflik. Pejabat junta saat ini sedang melakukan sensus nasional, yang dipandang sebagai prasyarat untuk penyelenggaraan pemilu baru.

Pemungutan suara apapun tidak akan melibatkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang sangat populer milik Aung San Suu Kyi, yang dibubarkan oleh komisi pemilihan yang dikuasai junta pada tahun 2023.

Pada bulan Agustus lalu, Menteri Luar Negeri Tiongkok mengatakan Beijing mendukung rencana militer untuk mengadakan pemilihan umum baru dan mengembalikan negara yang dilanda konflik itu ke transisi demokrasi.

Isu perang saudara di Myanmar sendiri telah mendominasi diskusi pada pertemuan puncak Asean di Laos pada Kamis (10/10). Para pemimpin blok 10 negara di Asia tenggara yang salah satu anggotanya adalah Myanmar, mengecam upaya militer untuk melaksanakan rencana perdamaian sebagai langkah yang sangat tidak memadai, menurut rancangan pernyataan pertemuan puncak yang dilihat olehAFP. AFP/I-1