"Municipal Bond" Bakal Bebani Keuangan Daerah

Pembiayaan proyek infrastruktur masih bisa melalui SILPA yang cukup besar di DKI Jakarta.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk tidak menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) untuk pembiayaan infrastruktur. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pun sudah besar dan bisa mencukupinya.

"Tak perlu Pemda DKI menerbitkan obligasi. dengan pendapatan pertahun saja, sudah cukup untuk membiayai DKI Jakarta. Kalau tetap ngotot menerbitkan obligasi, nanti akan membebani keuangaan DKI," ujar Direktur Eksekutif Center Budgetting Analys (CBA), Ucok Sky Khadafi, di Jakarta, Minggu (6/1).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar setiap kebutuhan pembiayaan infrastruktur bisa terpenuhi. Dia pun mengingatkan besarnya gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bisa lebih dihemat dan dialokasikan untuk pembangunan.

"Yang harus didorong saat ini adalah meningkatkan PAD, penyerapan anggaran DKI, dan mengurangi gaji serta tunjangan pegawai DKI. Kalau memaksakan ada obligasi, DKI harus bayar bunga obligasi dan itu bebani keuangaan DKI bahkan akan mengerus alokasi anggaran pelayanan lain," kata Ucok.
Halaman Selanjutnya....