"Municipal Bond" Bakal Bebani Keuangan Daerah

Pembiayaan proyek infrastruktur masih bisa melalui SILPA yang cukup besar di DKI Jakarta.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk tidak menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) untuk pembiayaan infrastruktur. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pun sudah besar dan bisa mencukupinya.

"Tak perlu Pemda DKI menerbitkan obligasi. dengan pendapatan pertahun saja, sudah cukup untuk membiayai DKI Jakarta. Kalau tetap ngotot menerbitkan obligasi, nanti akan membebani keuangaan DKI," ujar Direktur Eksekutif Center Budgetting Analys (CBA), Ucok Sky Khadafi, di Jakarta, Minggu (6/1).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar setiap kebutuhan pembiayaan infrastruktur bisa terpenuhi. Dia pun mengingatkan besarnya gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bisa lebih dihemat dan dialokasikan untuk pembangunan.

"Yang harus didorong saat ini adalah meningkatkan PAD, penyerapan anggaran DKI, dan mengurangi gaji serta tunjangan pegawai DKI. Kalau memaksakan ada obligasi, DKI harus bayar bunga obligasi dan itu bebani keuangaan DKI bahkan akan mengerus alokasi anggaran pelayanan lain," kata Ucok.

Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mengkaji lagi rencana penerbitan obligasi daerah tersebut. Terlebih, katanya, pembahasan APBD DKI tahun 2019 sudah selesai.

"Obligasi itu untuk apa? Ini kan sudah selesai pembahasan APBD. Itu obligasinya untuk swasta kali, atau untuk BUMD kali. Karenanya, terkait rencana tersebut, harus dilihat lagi, dikaji lagi dan harus dipertimbangkan lagi," kata Santoso.

Pembiayaan Proyek

Politisi Partai Demokrat tersebut menilai kajian lebih dalam itu dibutuhkan karena APBD DKI Jakarta masih mencukupi, bahkan berlebih.

"Pendapatan nambah terus kok, gak kurang, nambah tiap tahun, jadi intinya obligasi lihat dulu, APBD-nya cukup atau enggak, jika mencukupi, buat apa juga," ujar Santoso.

Menurut Santoso, perlu diperhatikan juga apakah waktu yang ada mencukupi dengan rencana pembahasan dan penerbitan obligasi daerah ini.

"Karena dulu zaman Pak Fauzi Bowo pernah dicoba dengan pengkajian sekitar satu tahun. Dulu gagal karena pertimbangannya APBD DKI mencukupi. Kalau dihitung-hitung kena bunga segala macam kita hampir dua kali lipat kok dulu. Sekarang kondisinya kurang lebih sama," ujar dia.

Lebih lanjut, Santoso menilai untuk pembiayaan proyek infrastruktur juga masih bisa melalui SILPA yang cukup besar di DKI Jakarta dan efisiensi penggunaan anggaran lainnya.

"Jadi bisa melalui SILPA, lalu efisiensi di tempat lain, terutama belanja pegawai tuh. Intinya program tetap tapi harus efisiensi," ungkap Santoso.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan Pemprov berencana menerbitkan obligasi daerah untuk pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang. Namun, rencana tersebut masih dikaji lebih lanjut dan melihat kemampuan APBD Pemprov DKI dari penerimaan daerah serta besarnya Sisa Lebih Pengguna Anggaran (SILPA).

"Municipal bond itu baik bila memang kita tidak punya anggarannya. Kalau kita ini punya SILPA. SILPA ini yang kita kaji. Mudah-mudahan akhir semester 1 ini kita sudah punya kesimpulan," ucap Anies. pin/P-5