Munas GAPKI

Jakarta - Pemerintah bersama dunia usaha harus bekerja sama untuk melakukan perlawanan dalam menghadapi kampanye negatif oleh sejumlah pihak tertentu terhadap sawit Indonesia. Saat ini ada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit di dalam negeri dan CPO Fund di luar negeri untuk membela kepentingan sawit Indonesia.

"Artinya melalui keberadaan kedua lembaga itu serta dukungan pemangku kepentingan sawit lain, hal ini menunjukkan kelapa sawit merupakan komoditas yang perlu kita kembangkan dan bela bersama, apapun itu tantangannya," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ketika membuka Musyawarah Nasional X Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI,) di Jakarta, Rabu (14/3) .

Munas Gapki yang tahun ini mengambil tema Kemitraan dengan Petani Sawit demi Kesejahteraan Bangsa itu rencananya digelar selama 14-16 Maret 2018. Menurut Darmin, kelapa sawit saat ini menjadi komoditas penting yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, kalau kelapa sawit berhasil baik, maka ekonomi rakyat dan negara akan baik.

"Kita semua harus mampu memberikan penjelasan, perlawan atau apapun itu dalam upaya menghadapi bukan hanya kampanye negatif tetapi juga propaganda yang tidak fair," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Darmin juga mengapresiasi komiten dunia usaha dalam melakukan program pencegahan kebakaran hutan. Bahkan, tambahnya, para pengusaha berkomitmen untuk membantu membina para petani dalam radius 3 km dari konsesinya untuk membina para petani dalam pencegahan kebakaran.

Standar ISPO

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia itu, ada banyak hal yang sudah pemerintah siapkan untuk mendorong industri sawit mempunyai standar ISPO.

"Kita ingin sawit menjadi industri kompetitif yang berkelanjutan. Kenapa Malaysia bisa kita tidak. Karena itu, marilah kita bekerja sama sama untuk memajukan sawit Indonesia," ujarnya.

Sementara itu Darmin menambahkan, program peremajaan kebun kelapa sawit atau replanting akan terus berjalan, yang akan dilanjutkan di Provinsi Riau pada April 2018. Peremajaan kebun kelapa sawit milik rakyat di Riau tersebar di lima kabupaten yakni, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, dan Pelalawan.

Dalam program tersebut, pemerintah akan menanam kembali bibit kelapa sawit di lahan yang sudah tersedia. Selain itu, pemerintah juga memberikan modal kepada petani yang diperuntukkan sebagai biaya perawatan kelapa sawit.

Sebelumnya, program replanting sempat ditunda karena Presiden Joko Widodo yang rencananya meluncurkan program tersebut, melakukan kunjungan kerja ke negara lain. Pada 2017, pemerintah telah melaksanakan program peremajaan yakni di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan seluas 4.446 hektare, dan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara seluas 9.109 hektare.

Ant/E-10