MRT Butuh Rp1,5 Triliun Bebaskan Ancol Barat
Rangkaian kereta MRT dan sejumlah kendaraan melintas di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2020). Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari dimulai pada 10 April hingga 23 April 2020.
"Kita butuh pendanaan sebetulnya untuk pembebasan lahan di Ancol Barat. Jadi kan memang visibility study menentukan bahwa itu lahan yang paling efektif dan efisien. dan saat ini sedang dalam proses untuk pendanaan kalau bisa dibebaskan seperti apa," katanya.
Rencananya, ucap William, pembebasan lahan di Ancol Barat itu akan dilakukan tahun depan. Diakuinya, pembebasan lahan tersebut membutuhkan skema dana alternatif. Pasalnya, kata William, anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memungkinkan akibat kontraksi ekonomi dari Covid-19.
William mengatakan pihaknya membutuhkan dana sekitar 1,5 triliun rupiah untuk membebaskan lahan di Ancol Barat. Pembebasan lahan ini akan dijadikan depo MRT di Utara. "Progresnya kita butuh pendanaan sebetulnya untuk pembebasan lahan di Ancol Barat. Jadi kan memang feasibility study menentukan bahwa itu lahan yang paling efektif dan efisien dan saat ini sedang dalam proses untuk pendanaan kalau bisa dibebaskan seperti apa," kata William
Pembangunan MRT memang bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pendanaan. Sehingga tak ada dana dari APBD yang dipakai untuk membangun MRT.
Tapi, untuk pembangunan depo Ancol Barat, JICA meminta lahan untuk depo Ancol Barat harus benar-benar bebas dulu baru dana akan dicairkan lagi.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya