MPR Tolak Keabsahan Presiden Maduro

CARACAS - MPR Venezuela yang dikuasai oposisi pada Sabtu (5/1) menyatakan bahwa mereka menolak keabsahan masa jabatan kedua dari Presiden Nicolas Maduro dan menyerukan dukungan militer untuk "memulihkan demokrasi".

Walaupun oposisi menguasai MPR namun kenyataannya mereka sama sekali tak memiliki "taring" dalam pemerintahan Venezuela yang saat ini perekonomian negara kaya minyak itu sedang terpuruk.

"Kami mempertanyakan keabsahan Nicolas Maduro," kata Ketua MPR Venezuela, Juan Guaido, usai ia dilantik sebagai ketua dan memimpin sidang pertama MPR yang baru. "Terhitung 10 Januari, Maduro akan merebut jabatan kepresidenan dan akibatnya MPR akan jadi satu-satunya wakil rakyat yang sah. Situasi ini membuat saya harus menyerukan diberdirikannya pemerintahan transisi dan menggelar kembali pemilu yang bebas," imbuh dia.

Maduro menurut agenda akan dilantik sebagai Presiden Venezuela pada Kamis (10/1), setelah ia dinyatakan menang dalam pemilihan umum yang digelar 20 Mei lalu. Pemilu itu sendiri diboikot oleh sebagian besar oposisi dan hasilnya dikecam komunitas internasional karena sebagian besar petinggi oposisi dipenjara dan dilarang ikut serta dalam pemilu.

Amerika Serikat (AS) yang telah menjatuhkan sanksi terhadap individu dan pejabat Venezuela, memuji putusan MPR itu dengan menyebut bahwa lembaga tersebut merupakan satu-satunya institusi yang terpilih secara demokratis.

"MPR harus bisa mewujudkan harapan dari warga Venezuela bagi perdamaian, kemakmuran, dan demokrasi di masa depan, walau rejim Maduro yang otoriter dan korup, beserta sekutunya mencoba menghapuskan semua itu," demikian pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negara AS, Robert Palladino.

Pada Jumat (4/1), para menteri luar negeri dari 12 negara Amerika Latin dan Kanada yang berkumpul di Lima, Peru, serta Uni Eropa mengumumkan bahwa pemerintah mereka tak akan mengakui Maduro sebagai Presiden Venezuela jika ia bersikeras bertahan dalam jabatannya dan menyebut pemilu Mei lalu sebagai hal yang memalukan, serta menyerukan agar Maduro menyerahkan mandatnya kepada MPR.

Atas pernyataan itu, pemerintahan Maduro menyatakan negara-negara tersebut telah mendukung terjadinya kudeta atas instruksi AS.

Kekuasaan MPR

Kekuasaan MPR dalam sistem pemerintahan Venezuela mandul karena setiap putusannya harus melalui Mahkamah Agung yang berpihak pada Maduro.

"Setiap putusan MPR sama sekali tak memiliki dampak. Kekuasaan dan otoritas mereka telah dilucuti," kata Peter Hakim, pengamat dari Inter-American Dialogue.

Sebelumnya, oposisi yang jadi anggota legislatif pada Januari 2017 menyatakan Presiden Maduro telah melalaikan tanggung jawab karena membiarkan hiperinflasi yang melumpuhkan perekonomian. Namun, seruan itu pun berujung pada kebuntuan.

Kemandulan MPR juga disebabkan perpecahan yang amat kuat dari oposisi dan menurut analis politik bernama Luis Salamanca, hal itu semakin memperparah otoritas dan kekuasaan MPR. "Mereka tak berkutik dan hsal itu kian memperlemah dan telah menurunkan kewibawaan MPR," tukas Salamanca. AFP/I-1