Moeldoko Tegaskan TMII Dikelola Profesional oleh BUMN Pariwisata

Tim transisi akan bekerja selama tiga bulan untuk memindahkan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita. Selama tiga bulan itu pula, Yayasan Harapan Kita wajib menyerahkan laporan pengelolaan aset negara itu.

Kemensetneg sejak 2016 telah memberikan pendampingan kepada manajemen pengelola TMII, dengan melibatkan tim Fakultas Hukum UGM dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ada tiga rekomendasi yang diberikan ke Kemensetneg yaitu pengelolaan TMII oleh swasta, pengelolaan dengan skema kerja sama pemerintah, atau pengelolaa Badan Layanan Umum (BLU).

"BPKP juga telah melihat, mengaudit perkembangan TMII. BPKP meminta Mensesneg untuk menangani. Dari pertimbangan itu maka keluarlah Perpres yang baru yakni Perpres 19/2021," tutur Moeldoko.