Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Strategi Pembangunan - Tanpa Modal Manusia, Sulit Bersaing secara Global

Modal Manusia Kunci Mengatasi Kemiskinan

Foto : Sumber: Kemendagri,Kemendikbud – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai modal manusia merupakan modal kunci untuk mengentaskan kemiskinan pada berbagai negara di dunia. Banyak negara yang sudah berinvestasi pada modal manusia menghasilkan kemajuan besar, seperti turunnya angka kematian ibu dan anak, serta berkurangnya jumlah anak putus sekolah.

Indonesia pun berupaya membalik kesenjangan modal manusia dengan berinvestasi besar di bidang kesehatan, nutrisi, dan capaian pendidikan. Pemerintah terus berusaha mengurangi stunting yang nantinya diproyeksikan bisa berkontribusi signifikan untuk meningkatkan peringkat modal manusia Indonesia.

Berdasarkan data Bank Dunia yang dirilis pada 2018, Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index/HCI Indonesia menempati peringkat ke-87 dari 157 negara. Ekonom UMY, Achmad Ma'ruf, mengatakan berdasarkan kajian Bank Dunia, negara akan mampu mengatasi kemiskinan ekstrem dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dengan mengembangkan modal manusia.

"Tapi untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan investasi pada penduduk melalui nutrisi, perawatan kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan dan keterampilan," papar dia, ketika dihubungi, Senin (8/4). Tanpa modal manusia, kata Ma'ruf, negara akan kesulitan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tidak akan memiliki tenaga kerja yang dipersiapkan untuk pekerjaan yang lebih terampil di masa depan, dan tidak akan bersaing secara efektif dalam ekonomi global.

Modal Manusia terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang dikumpulkan manusia sepanjang hidup mereka, memungkinkan mereka untuk menyadari potensi mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif. Saat ini, peringkat HCI Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Bahkan, hanya unggul dari Kamboja.

Selain itu, ungkap Ma'ruf, Indonesia juga menghadapi tantangan utama yakni kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. "Kita harus jujur mengakui bahwa bangsa ini menghadapi masalah di bidang pendidikan hingga sekarang." Hal itu antara lain tecermin dari jumlah anak putus sekolah sebanyak 187.824 siswa (SD-SMA/K), jumlah pengangguran nasional tujuh juta orang, dan jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga September 2018 mencapai 25,674 juta.

Ma'ruf mengingatkan fakta-fakta sosial itu membuktikan bahwa kualitas SDM negeri ini masih kalah dibandingkan dengan negara lain. Untuk itu, pembangunan SDM menjadi prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah guna memajukan bangsa ini. Dia mendorong agar pemerintah konsisten pada pelaksanaan peta jalan atau roadmap peningkatan HCI.

Sayangnya, yang terjadi di Indonesia inkonsistensi kebijakan kerap terjadi. Menurut Ma'ruf, kualitas SDM sebenarnya berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab, SDM adalah motor perekonomian, bukan sumberdaya alam. Semakin kompetitif SDM maka nilai tambah ekonomi semakin tinggi. "Jika SDM itu kuat maka industri akan kuat, sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi," tukas dia.

Upaya Pemerintah

Terkait upaya pemerintah meningkatkan peringkat HCI, sebelumnya dikabarkan strategi nasional untuk mempercepat pencegahan stunting dianggarkan 14,6 miliar dollar AS sejak Agustus 2017. Ini memberi manfaat pada 48 juta ibu hamil dan anakanak di bawah usia dua tahun dalam empat tahun ke depan.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Mengenai pendidikan, pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya, Aulia Luqman, mengatakan pemerintah memiliki peran sentral dalam pengembangan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan daya saing nasional.

"Pemerintah bersama parlemen, harus memastikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen terus tercapai di setiap penyusunannya. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana agar jumlah alokasi pendidikan itu dapat terus meningkat di setiap tahun," jelas dia.

Menurut Aulia, peningkatan anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan seperti, peralatan laboratorium yang terbaru dan ruang kelas nyaman. Selain itu, untuk peningkatan kesejahteraan guru sebagai garda terdepan agar mereka fokus mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk pendidikan.

ahm/YK/SB/WP

Penulis : Eko S, Selocahyo Basoeki Utomo S

Komentar

Komentar
()

Top