MK: Prayut Bisa Lanjutkan Tugas Sebagai PM

BANGKOK - Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada Jumat (30/9) menyatakan bahwa Prayut Chan-Ocha yang diskors dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Thailand, bisa melanjutkan tugasnya kembali.

Pernyataan MK Thailand itu diutarakan setelah pengadilan konstitusi menyatakan bahwa Prayut belum melampaui batas masa jabatan delapan tahunnya, sehingga bisa kembali menjabat.

Mantan panglima militer yang berkuasa setelah kudeta militer 2014 itu, diskors bulan lalu ketika MK menerima dan memeriksa tuntutan hukum yang diajukan oleh partai-partai oposisi yang berpendapat Prayut telah mencapai batas masa kekuasaannya.

Setelah keluar putusan MK, pihak berwenang di Bangkok bersiaga untuk antisipasi terjadinya aksi demonstrasi karena beberapa kelompok demonstran sebelumnya mengatakan mereka akan turun ke jalan jika Prayut memenangkan kasus tersebut.

"MK memutuskan dengan suara mayoritas bahwa masa jabatan perdana menteri termohon belum mencapai batas delapan tahun," kata Hakim MK, Punya Udchacon, yang membacakan putusan tersebut. "Kabinet di bawah perdana menteri termohon terhitung mulai bertugas 6 April 2017," imbuh dia.

Di bawah konstitusi Thailand 2017, seorang perdana menteri tidak dapat menjabat lebih dari delapan tahun, dan saat ini para pendukung dan kritikus Prayut berselisih paham tentang kapan masa jabatannya dimulai.

Putusan itu menentukan masa jabatan Prayut dimulai sejak konstitusi baru yang ditulis oleh tentara berlaku dan berarti ia dapat tetap menjabat hingga 2025, tergantung pada pemilihan nasional mendatang yang harus diadakan dalam beberapa bulan.

Kehilangan Muka

Menyusul penangguhan masa jabatan Prayut pada Agustus lalu, wakil PM Prawit Wongsuwan, mengambil alih kepemimpinan sebagai perdana menteri sementara, sementara Prayut terus menjabat sebagai menteri pertahanan.

Menurut ilmuwan politik dari Universitas Naresuan bernama Napisa Waitoolkiat sebelum keluar keputusan dari MK, penangguhan jabatan itu sangat merugikan Prayut karena menyebabkan ia "kehilangan muka" di mata para pemilih.

Prayut dan partai yang diketuainya, Palang Pracharat, semakin tidak disukai pemilih karena kinerja buruk perekonomian Thailand yang merugikan banyak rumah tangga.

Sebuah survei terhadap 2.500 orang awal bulan ini yang dilakukan oleh National Institute of Development Administration menemukan bahwa hanya 10,5 persen responden mendukung Prayut, yang berarti ia hanya menduduki peringkat keempat sebagai calon perdana menteri potensial.AFP/I-1