MK Kikis Politik Kartel

Penurunan threshold juga mendorong munculnya tokoh-tokoh baru yang mungkin memiliki visi dan misi yang berbeda dari partai-partai besar. Ini adalah hal yang positif bagi demokrasi, karena memungkinkan adanya diversitas dalam pilihan yang tersedia bagi rakyat. Dengan lebih banyak calon yang bersaing, rakyat dapat lebih leluasa memilih calon yang benar-benar mereka kehendaki, bukan sekadar calon yang diusung oleh kartel politik. Penurunan threshold juga dapat membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dalam politik. Dalam situasi di mana kartel politik mendominasi, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir elit, yang dapat mengakibatkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan membuka ruang bagi lebih banyak partai politik untuk bersaing, putusan MK ini membantu memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu atau dua partai besar saja. Selain itu, putusan ini juga dapat mendorong partai-partai kecil untuk lebih aktif terlibat dalam politik, karena mereka tidak lagi harus bergantung pada koalisi dengan partai besar untuk dapat mencalonkan kandidat. Ini dapat memperkuat sistem politik Indonesia secara keseluruhan, karena partai-partai kecil yang sebelumnya terpinggirkan kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi mereka.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 untuk menurunkan ambang batas pencalonan gubernur di DKI Jakarta menjadi 7,5 persen merupakan adalah langkah berani yang menantang hegemoni politik kartel, yang selama ini mengancam kualitas demokrasi Indonesia. Dengan menurunkan threshold, MK tidak hanya memperluas kesempatan bagi partai-partai kecil dan calon independen, tetapi juga membuka pintu bagi beragam calon yang sebelumnya terhambat oleh batasan tinggi. Langkah ini menciptakan ruang yang lebih adil untuk kompetisi politik, mengurangi ketergantungan pada koalisi dengan partai besar, dan memberikan rakyat pilihan yang lebih beragam. Namun, tantangan masih ada. Proses implementasi harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan untuk memastikan bahwa penurunan threshold tidak hanya menjadi simbol perubahan, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas demokrasi. Semua pihak, dari partai politik hingga pemilih, harus berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan mengawasi dinamika politik agar tetap sesuai dengan harapan rakyat. Hanya dengan komitmen bersama kita dapat memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap dinamis, inklusif, dan berfungsi sesuai cita-cita pendiri bangsa.