MK Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, meminta kepada para hakim konstitusi bekerja keras untuk menempatkan kembali lembaga MK sebagai sebuah institusi yang dapat dipercayai publik. Anwar menegaskan, saat ini banyak kritik tajam masyarakat yang mengarah pada lembaga yang dipimpinnya ini.

MK diselimuti ketidakpercayaan sebagian pihak. "Insya Allah akan kami wujudkan artinya bisa memberikan kepercayaan kepada mereka. Apa yang dilakukan selama ini, itu sebenarnya sudah on the track," ujar Anwar Usman setelah mengucap sumpah jabatan sebagai ketua MK periode 2018-2020, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/4)

Seperti diketahui, koalisi masyarakat sipil kerap mempertanyakan kredibilitas Ketua MK periode sebelumnya, yakni Arief Hidayat, lantaran banyak dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik. Bahkan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat sempat menyampaikan menunda menggugat UU MD3 karena tidak percaya kepada MK selama masih dipimpin oleh Arief Hidayat.

Jauh sebelum Arief Hidayat, publik juga dibuat mengelus dada. Akil Mochtar, Ketua MK pada 2013, tertangkap tangan KPK menerima suap sengketa pilkada. Ia lantas divonis hukuman seumur hidup. Pada awal 2017, MK kembali tercoreng setelah hakim konsitusi saat itu, Patrialis Akbar, ditangkap KPK karena menerima suap dari pengusaha impor daging. Patrialis dan orang dekatnya, Kamaluddin, menerima 50.000 dollar AS dan empat juta rupiah.

Keduanya juga dijanjikan uang dua miliar rupiah. Uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PPU-XIII/2015 terkait uji materi UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diajukan ke MK. "Ini menjadi kewajiban kami bersama-sama untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga ini," tegas Anwar.

Pemberantasan Korupsi

Di tempat terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengharapkan terpilihnya Anwar Usman sebagai Ketua MK dan Aswanto sebagai Wakil Ketua MK. bisa membawa semangat yang lebih kuat dalam pemberantasan korupsi. Febri juga mengingatkan, pejabat negara yang baru dilantik itu wajib untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) ke KPK.

Menurut Febri, Anwar belum memperbarui LHKPN-nya yang pernah disampaikan pada 2011. "Sesuai UU 28/1999 maka tentu pejabat negara yang baru dilantik wajib melaporkan kekayaannya. KPK akan menerima pelaporan tersebut," kata Febri. Dalam pemilihan Ketua MK, sembilan hakim konstitusi sepakat menggunakan sistem voting.

Dalam voting, hanya dua nama yang dipilih oleh sembilan hakim MK. Dua nama itu adalah Anwar Usman dan Suhartoyo. Anwar mengantongi lima suara, sementara Suhartoyo mengantongi empat suara. Setelah pemilihan ketua, para hakim konsitusi memilih wakil ketua MK. Hasilnya, Aswanto mengantongi lima suara, sementara Saldi Isra mengantongi empat suara.

rag/P-4