Judicial Review
MK Akan Putuskan Uji Materi UU Pilkada Jelang Pendaftaran Paslon
Foto : ANTARA/Reno Esniri
Uji materi ambang batas pencalonan presiden -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Guntur Hamzah (kiri) dan Hakim Konstitusi Asrul Sani (kanan) memimpin sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (7/8). Perkara tersebut terkait uji materi ambang batas pencalonan presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay dan pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini.
“Akan segera diputus, supaya segera ada kepastian, sebelum ada tahapan pencalonan di Pilkada," kata Ketua MK Suhartoyo.
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi(MK) segera memutus uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) menjelang pendaftaran pasangan calon(paslon) kepala daerah Pilkada 2024 dibuka akhir Agustus ini.
"Akan segera diputus, supaya segera ada kepastian, sebelum ada tahapan pencalonan di Pilkada," kata Ketua MK Suhartoyo saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (9/8).
Dikatakan Suhartoyo, MK bakal segera memutus perkara uji materi UU Pilkada yang pokok permohonannya bersifat esensial dan fundamental terhadap penyelenggaraan Pilkada.
"Kalau yang esensial yang berkaitan dengan isu-isu yang fundamental yang diajukan 'kan sebenarnya mempunyai kemiripan-kemiripan yang bahkan sama kan, sehingga isu-isu yang fundamental itu yang akan segera disikapi oleh MK," ucapnya.
Isu fundamental itu, kata Suhartoyo, termasuk mengenai persyaratan usia calon kepala daerah. "Iya, termasuk di antaranya," ucap Ketua MK.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya