Militer Tiongkok Gelar Patroli Dekat Scarborough Shoal
Sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok terpantau sedang membayangi kapal-kapal Filipina yang berlayar dekat Scarborough Shoal di LTS pada pertengahan Februari lalu. Pada Kamis (28/11), militer Tiongkok menyatakan telah meningkatkan patroli dekat Scarborough
Foto: AFP/Ted ALJIBEBEIJING - Beijing pada Kamis (28/11) mengatakan pihaknya melakukan patroli udara dan laut skala besar di sekitar beting yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) untuk menegaskan dan mempertahankan kedaulatan nasionalnya.
“Patroli kesiapan tempur tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kewaspadaan di wilayah laut dan udara di sekitar wilayah teritorial Huangyan Dao (Scarborough Shoal),” kata Komando Armada Wilayah Selatan Tiongkok dalam sebuah pernyataan seraya menerangkan bahwa Tiongkok telah mengatur pasukan udara dan laut sepanjang November ini.
Beijing mengklaim perairan di sekitar Scarborough Shoal, sebuah rangkaian terumbu karang yang direbutnya dari Filipina pada tahun 2012. Rangkaian terumbu karang yang berbentuk segitiga ini terletak sekitar 240 kilometer di sebelah barat pulau utama Filipina, Luzon, dan hampir 900 kilometer dari daratan utama Tiongkok terdekat, Hainan.
Kapal-kapal Filipina dan Tiongkok sering bentrok pada tahun lalu, yang mengakibatkan cedera dan kerusakan.
Ketegangan meningkat pada bulan November ketika Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, menandatangani dua undang-undang yang mendefinisikan perairan laut negara itu dan memberlakukan jalur tetap bagi kapal asing.
Hal itu memicu tanggapan keras dari Tiongkok, yang kemudian memanggil utusan dari Manila untuk menyampaikan pernyataan keprihatinan serius atas jalr perairan itu.
Penjaga Pantai Tiongkok juga berjanji untuk terus memperkuat patroli dan penegakan hukum di laut teritorial Scarborough Shoal dan perairan terkait.
Ketegangan meningkat lagi awal bulan ini ketika Amerika Serikat (AS) dan Filipina menandatangani perjanjian keamanan yang memungkinkan kedua pihak untuk berbagi informasi rahasia.
Pada Kamis, saat menanggapi pertanyaan tentang perjanjian keamanan tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan bahwa dengan membentuk kelompok-kelompok itu hanya akan memperburuk ketegangan dan merusak stabilitas regional.
“Kami akan terus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melawan pelanggaran dan provokasi serta dengan tegas menjaga perdamaian dan stabilitas di LTS,” kata juru bicara Wu Qian dalam konferensi pers.
Kapal Induk AS
Sementara itu kantor berita RFA pada Jumat (29/11) melaporkan bahwa peningkatan patroli Tiongkok di Scarborough Shoal dilakukan saat kelompok kapal induk AS memasuki LTS.
“Patroli ditingkatkan karena dengan alasan ketidakstabilan yang diciptakan oleh negara-negara tertentu,” demikian pernyataan militer Tiongkok.
Hingga berita ini ditulis pada Jumat sore, pihak Filipina belum bereaksi, tetapi di masa lalu Manila telah berulang kali memprotes apa yang dipandangnya sebagai intimidasi Tiongkok.
Sementara itu situs web MarineTraffic melaporkan bahwa kapal induk bertenaga nuklir AS, USS Abraham Lincoln, sedang melakukan transit di Selat Singapura dan memasuki LTS pada Kamis pagi sebelum bergerak ke arah timur laut.
Kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln juga mencakup kapal perusak yang dipersenjatai misil kelas Arleigh Burke, USS Frank E Petersen Jr, serta kapal perusak USS Spruance. dan USS Michael Murphy.
- Baca Juga: ICC Minta Pimpinan Junta Ditangkap
- Baca Juga: WHO Minta Negara-negara Tingkatkan Pengawasan Flu Burung
Angkatan Laut AS mengatakan dalam rilis berita bahwa armada itu secara rutin berinteraksi dan beroperasi dengan sekutu dan mitra dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. AFP/RFA/I-1
Berita Trending
- 1 Siswa SMK Hanyut di Air Terjun Lahat, Tim SAR Lakukan Pencarian
- 2 Diduga Ada Kecurangan, Bawaslu Sumsel Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di Empat TPS
- 3 Calon Wakil Wali Kota Armuji Sebut Warga Surabaya Cerdas Gunakan Hak Pilih
- 4 Cuaca Hari Ini, Wilayah Indonesia Umumnya Diguyur Hujan
- 5 Jangan Hanya Ditunda, Tarif PPN 12 Persen Harus Dibatalkan