Militer dan Pemberontak Bentrok Lagi

YANGON - Sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diumumkan pada Rabu (2/1) menyatakan bahwa bentrokan antara pemberontak bersenjata dari etnik Rakhine dan pasukan militer Myanmar dalam beberapa pekan terakhir telah mengakibatkan ribuan warga mengungsi dari kediaman mereka sejak awal Desember lalu. Laporan itu menegaskan semakin peliknya konflik di Myanmar setelah sebelumnya terjadi aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.

"Terjadinya peningkatan angka kekerasan telah mengakibatkan sekitar 2.500 warga berlindung di biara dan lokasi aman lainnya," demikian pernyataan juru bicara dari lembaga kemanusiaan PBB, Farhan Haq.

Sebelumnya dalam operasi pencarian terhadap pemberontak Rohingya yang dipimpin militer di bagian barat Negara Bagian Rakhine pada Agustus 2017, terjadi aksi kekerasan terhadap warga Rohingya dan operasi militer itu menyebabkan hampir 1.000 orang tewas dan memicu eksodus sebanyak lebih dari 700 ribu warga Rohingya ke Bangladesh.

Bentrokan kali ini terjadi antara pasukan militer (Tatmadaw) dengan Pasukan Bersenjata Arakan (Arakan Army/AA) yang menuntut otonomi yang lebih besar bagi warga Buddha di Rakhine, negara bagian paling miskin di Myanmar.

Menurut seorang pakar pengamat dari Myanmar Institute for Peace and Security, Min Zaw Oo, keputusan untuk memberlakukan gencatan senjata di Negara Bagian Rakhine karena alasan militer tak ingin kelompok-kelompok militan berkuasa di wilayah konflik.

Gencatan Senjata

Konflik di Rakhine memuncak sejak dua pekan lalu saat seorang polisi dibunuh dekat perbatasan Bangladesh dan dua warga etnik Rakhine ditemukan dalam keadaan lehernya telah digorok. Pekan lalu sebuah konvoi yang membawa kepala menteri untuk wilayah barat Myanmar terkena serangan ranjau, namun untungnya kepala menteri lolos dari maut.

Akibat serangan-serangan itu, pasukan militer Myanmar segera diturunkan untuk melakukan operasi pembersihan.

Sejak Desember lalu, militer Myanmar mengumumkan gencatan senjata sepihak untuk kawasan konflik di utara dan timur laut selama 4 bulan, dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk memulai perundingan damai dengan kelompok-kelompok pemberontak. Namun gencatan senjata itu tak berlaku bagi pemberontak di Negara Bagian Rakhine.

Tidak diberlakukannya gencatan senjata di Negara Bagian Rakhine di sisi lain menyebabkan keraguan terhadap keinginan pemerintah Myanmar untuk mengakhiri seluruh konflik yang mendera negara itu.AFP/AlJazeera/I-1