Meski dilarang, Anggota Parlemen Myanmar Ambil Sumpah Jabatan

NAYPYIDAW - Sebanyak 70 anggota parlemen dari Partai National League for Democracy (NLD) mengambil sumpah jabatan parlemen pada Kamis (4/2/). Upacara pengambilan sumpah tersebut dilakukan secara informal dengan mengabaikan larangan dari junta militer Myanmar.

Militer Myanmar telah mengambil alih kekuasaan setelah menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh lainnya pada Senin (1/2).

Kudeta mililter itu dilakukan karena mereka kecewa dengan kecurangan yang terjadi dalam pemilu Myanmar pada 2020. NLD menang telak dalam Pemilu 2020 itu.

Upacara pengambilan sumpah itu berlangsung di wisma pemerintah di Naypyidaw, tempat anggota parlemen biasanya tinggal selama sesi parlemen.

Hingga Rabu (3/2), fasilitas tersebut menampung lebih dari 400 anggota parlemen terpilih, sebagian besar dari mereka dari NLD.

Sebagian besar anggota parlemen mematuhi perintah militer pada Rabu yang memerintahkan mereka untuk meninggalkan Naypyidaw dalam waktu 24 jam. Namun, beberapa anggota parlemen lainnya berkukuh tetap tinggal. Karena jumlah mereka yang kecil, pihak berwenang setuju untuk membiarkan mereka tinggal sampai Sabtu (6/2).

Pada Kamis, anggota parlemen yang tersisa mengambil kesempatan untuk mengambil sumpahnya. Daw Phyu Phyu Thin, anggota parlemen NLD yang terpilih kembali, menggambarkan upacara pada Kamis itu sebagai sidang parlemen.

Ia menambahkan, tempat bukanlah sebuah masalah selama ada anggota parlemen yang hadir. "Tidak ada yang bisa merampas legitimasi status parlemen yang diberikan kepada kami oleh rakyat. Itu sebabnya, kami bersumpah sebagai anggota parlemen untuk rakyat," kata Phyu Phyu Thin.

Dia juga mengutuk rezim militer yang melakukan kudeta dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint.

Anggota parlemen lain yang telah kembali ke rumah akan segera mengambil sumpah mereka secara online, kata Phyu Phyu Thin.

Pada Kamis, orang-orang di seluruh negeri bergabung dengan kampanye tepuk tangan untuk mengesahkan sumpah pengambilan jabatan anggota parlemen.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB, pada Kamis (4/2), menyuarakan keprihatinan mendalam atas kudeta militer Myanmar. Mereka juga menyerukan pembebasan semua tahanan, termasuk Aung San Suu Kyi, yang ditangkap militer. Namun, pernyataan yang ditulis Inggris itu tak lagi mengecam kudeta Myanmar seperti yang tertulis di draf pertama pada Selasa (2/2/).

Para diplomat mengatakan Tiongkok dan Russia yang memiliki hak veto dan pendukung utama Myanmar di PBB, meminta lebih banyak waktu untuk menyempurnakan tanggapan dewan. n SB/AFP/P-4