Menteri Tjahjo: Seluruh Instansi Harus Menerapkan Sistem Pemerintahan Elektronik

JAKARTA - Seluruh instansi pemerintahan baik itu kementerian, lembaga atau pemerintah daerah harus menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun, digitalisasi pemerintahan itu harus dilakukan secara matang.

Hal tersebut dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Rabu (28/4).

Menurut Menteri Tjahjo, seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi mendesak dilakukan. Penyederhanaan birokrasi ini sebagai upaya untuk mewujudkanbirokrasi yang adaptif dan cepat dalam pelayanan dan pengambilan keputusan.

"Upaya penyederhanaan birokrasi juga pada dasarnya dilakukan untuk mengubah pola pikir aparatur yang cenderung hierarkis menjadi lebih lincah dan inovatif," katanya.

Maka, kata dia, dalam konteks ini, digitalisasi birokrasi menjadi sangat penting. Karenanya, ia akan terus mendorong agar setiap lini pemerintahan secepatnya membangun digitalisasi birokrasi.

"Seluruh kementerian, instansi, lembaga, dan daerah harus menerapkan pemerintahan yang berbasis elektronik," ujarnya.

Meski demikian, mantan Menteri Dalam Negeri ini mengingatkan, digitalisasi birokrasi harus tetap dilakukan dengan matang. Sehingga hasilnya akan berpengaruh pada pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat.

"Selain itu, ekosistem kerja harus ditingkatkan dalam upaya mendorong kolaborasi. Perubahan dan peningkatan ekosistem kerja dapat diwujudkan dengan digitalisasi yang dilakukan secara optimal," katanya.

Sementara itu Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam keterangan persnya menginformasikan bahwa pada hari Selasa (27/4), Menpan RB, Tjahjo Kumolo, telah melantik tiga pejabat pimpinan tinggi (PPT) Madya di lingkungan Kemenpan RB.

Ada pun tiga pejabat yang telah dilantik adalah Erwan Agus Purwanto sebagai Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Alex Denni sebagai Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, dan Muhammad Imanuddin sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kemenpan RB.

Dalam amanatnya, Menteri Tjahjo menekankan kepada tiga pejabat yang baru dilantik, harus turut mengemban tugas untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Jokowi. Terutama yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Pemilihan Eselon I (PPT Madya) itu memperoleh persetujuan Bapak Presiden dan melaksanakan visi misi Presiden," tegasnya.

Humas Kemenpan RB juga menginformasikan sebelumnya, telah digelar serangkaian seleksi terbuka untuk mengisi tiga jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya. Seleksi terbuka diikuti oleh pegawai negeri sipil (PNS), maupun kalangan non PNS. Jabatan yang dapat diisi oleh PNS maupun non PNS adalah Deputi bidang SDM Aparatur.

Hadir dalam pelantikan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, Wakil Kepala KASN Tasdik Kinanto, Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh yang hadir secara virtual, dan sejumlah pejabat Kemenpan RB.