Menteri Tjahjo Apresiasi Lembaga yang Telah Implementasikan Penyederhanaan Birokrasi 2 Level

Sebagai strategi awal, kata Tjahjo, pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dimulai dari pintu gerbang reformasibirokrasi yaitu perubahan kelembagaan birokrasi pemerintah. Selanjutnya arsitektur tata kelola pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menerapkan prinsip social, mobile, analytics, radical openness, dan trust. Selain itu, sangat penting juga untuk menciptakan budaya dan manajemen SDM yang mampu memberikan pelayanan proaktif sesuai kebutuhan publik.

"Oleh karena itu, struktur organisasi, tata kelola, dan budaya dan manajemen SDM merupakan tiga elemen strategis reformasi kelembagaan dan birokrasi dalam rangka mewujudkan visi Indonesia 2045," ujarnya.

Kata Menteri Tjahjo, dalam kondisi yang konvensional, organisasi birokrasidicirikan dengan beberapa hal. Pertama, jabatan Individu sebagai unit dasar organisasi. Kedua jenjang karir berdasarkan struktur. Ketiga, keputusan dari atas ke bawah, informasi daribawah ke atas (sentralisasi). Keempat, penilaian kinerja dan reward terstandar. Kelima, menekankan pada struktur. Keenam, orientasi kontrol atau kaku, hanya berdasarkan prosedur.

"Sementara pasca diimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi, paradigma organisasi birokrasi dicirikan dengan pertama, tim sebagai unit dasar organisasi atau kumpulanindividu dengan aneka kemampuan (multiskilled)," ujarnya.

Kedua, kata dia, jenjang karir fleksibel atau bersifat fungsional tertentuberdasarkan keahlian. Ketiga, keputusan dibuat dimana informasi berada atau desentralisasi. Keempat, penilaian kinerja dan reward sesuai karakteristik pekerjaan. Kelima, menekankan pada proses. Keenam, orientasi otonomi atau berdasarkan kinerja dan hasil.
Halaman Selanjutnya....