Menteri Tidak Boleh Membuat Kebijakan Strategis

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta menterinya tidak melakukan perombakan pejabat, termasuk untuk direksi BUMN, setidaknya hingga pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir, 20 Oktober 2019 mendatang. Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, larangan perombakan pejabat di level atas kementerian/ lembaga tersebut disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (5/7) siang, kemarin.

"Ya, ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet. Para menteri diimbau dan diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan penempatan atau pergantian jabatan atau posisi tertentu. Intinya, dua poin itu sampai Oktober ini," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (6/8).

Sidang kabinet paripurna itu digelar hanya berselang beberapa jam usai Presiden Jokowi mendatangi Kantor Pusat PLN dan memarahi jajaran direksi perusahaan plat merah itu karena pemadaman listrik massal di Jawa dan Bali sehari sebelumnya.

"Bukan hanya direksi BUMN. Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen atau lainnya. Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu, bisa direktur," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, larangan ini dikeluarkan karena pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan berakhir dalam waktu yang hanya sekitar dua bulan lagi. Mantan Panglima TNI tersebut menyebut sisa waktu tersebut sebagai masa-masa kritis.
Halaman Selanjutnya....