Menteri LHK Luruskan soal Deforestasi dan Hutan Primer

JAKARTA - Deforestasi di Indonesia menurun tajam di era pemerintahan Presiden Jokowi, yang itu jelas dari citra satelit. Hasil itu sejalan dengan upaya-upaya yang cukup gigih dan keras dilakukan pemerintah dan masyarakat termasuk dorongan aktivis di tingkat lapangan, terutama dengan penegakan hukum dan pengendalian regulasi seperti moratorium.

"Tidak tepat bila hasil kerja keras itu kemudian direka-reka dengan membangun justifikasi atas alasan metode, yang menghasilkan data yang menjadikan rancu. Kerancuan ini tidak saja memanipulasi data, tetapi lebih fatal dan menjadi buruk kepada perkembangan dunia akademik bidang studi kehutanan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dalam keterangan pers, di Jakarta, Kamis (4/6) malam.

Oleh karena itu, Menteri Siti memerintahkan Kepala Biro Humas, Nunu dan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Belinda yang secara teknis menangani untuk menjelaskan bagaimana metode, definisi, dan batasan dijelaskan ke ruang publik. Ini diperlukan supaya masyarakat mendapatkan informasi yang adil. Dalam pengelolaan hutan di Indonesia, hutan primer dan sekunder merupakan bagian dari hutan alam.

Mengacu Aturan

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Belinda Arunarwati Margono menjelaskan hal tersebut mengacu pada beberapa aturan, termasuk Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.P.1/VII-IPSDH/2015, Do ku m e n FREL 2016, SNI 8033, 2014, dan SNI 7645-1, 2014.
Halaman Selanjutnya....