Mensos Sebut Masalah Temuan BPK Soal Bansos Tak Tepat Sasaran Senilai Rp6,93 Triliun Sudah Terselesaikan

Saat menjadi Menteri Sosial, barulah semua di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dipadankan dengan data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Namun permasalahan bansos yang dimaksud BPK, menurut Mensos Risma, belum bisa dilihat dari data NIK, karena belum padan. Sehingga harus ditinjau melalui nomor ID dan data salur melalui nomor rekening.

Saat data tersebut dipadankan mulai Januari-April 2021, dana senilai Rp6,3 triliun tersebut ditemukan.

Sementara Mensos Risma mengatakan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp1,11 triliun dari nilai bansos PKH dan sembako/BPNT yang belum disetor ke kas negara, telah dikembalikan.

"Kami juga senang, karena menagih itu tidak mudah. Itu alasan untuk menagih ke bank. Dokumen ada namanya, alamatnya, kami cetak semua, setelah diserahkan datanya, BPK cek di lapangan dan benar, penerima manfaat itu ada," kata dia.
Halaman Selanjutnya....