Menlu Ungkap 4 Prioritas di DK PBB

Setelah terpilih dan ditetapkan kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan 4 prioritas yang akan diperjuangkan Indonesia.

NEW YORK - Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, dalam konferensi pers usai terpilihnya dan ditetapkannya kembali Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020 di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Jumat (8/6) malam, menyatakan kegembiraannya atas terpilihnya kembali Indonesia.

"Langkah Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB adalah wujud dari prioritas politik luar negeri Indonesia, yaitu meningkatkan peran Indonesia di tingkat global," kata Menlu Retno. "Menjadi anggota DK PBB bukanlah tentang semata tentang hak, namun kewajiban untuk berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan," imbuh Menlu Retno.

Pada kesempatan itu Menlu RI juga menyampaikan empat prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020. Salah satu prioritas Indonesia di DK PBB adalah melanjutkan kontribusi untuk upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Upaya tersebut akan dilakukan pemerintah Indonesia dengan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global, dengan mendorong kebiasaan berdialog (habits of dialogue) dan penyelesaian konflik secara damai.

Menurut Menlu Retno, upaya mewujudkan perdamaian dunia juga perlu dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk dengan meningkatkan peran perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB.

Prioritas kedua Indonesia di DK PBB adalah membangun sinergitas antara organisasi-organisasi regional dan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Menlu RI menekankan pentingnya penguatan organisasi regional karena pada saat terjadi perkembangan yang sangat dinamis di suatu kawasan maka peran organisasi regional yang lebih cepat masuk dan dibutuhkan untuk menangani masalah. Untuk itu, diperlukan penguatan hubungan dan komunikasi antara organisasi regional dan PBB.

Prioritas ketiga Indonesia selama menjadi anggota DK PBB adalah upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme. "Dalam menghadapi tantangan bersama masyarakat Internasional dari terorisme dan ekstremisme, Indonesia akan mendorong terbentuknya global comprehensive approach," ucap Menlu RI.

Selanjutnya, prioritas keempat Indonesia di DK PB adalah menyinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menilai penting untuk menghubungkan antara isu perdamaian dengan pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

"Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas, tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030," terang Menlu Retno.

Wakili Asia-Pasifik

Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 dengan mengalahkan Maladewa dengan perolehan 144 suara dari 190 negara anggota PBB yang memberikan suara dalam acara pemilihan di Majelis Umum PBB itu. Sementara Maladewa hanya memperoleh 46 suara.

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 untuk grup kawasan Asia-Pasifik, bersama empat negara anggota PBB lainnya, yakni Afrika Selatan untuk grup kawasan Afrika, Republik Dominika untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia, serta Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa Barat dan negara lain.

Setelah terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi DK PBB tersebut terhitung 1 Januari 2019.

Ant/I-1