Menlu Retno Minta Sudan Lindungi WNI yang Terdampak Konflik Militer

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi meminta pemerintah Sudan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik militer bersenjata di negara itu. Pasalnya, sejak pertempuran antara militer Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) meletus pada 15 April 2023, beberapa kali Wisma Indonesia dan KBRI Khartoum turut terimbas oleh konflik yang masih berlanjut.

Menanggapi kecenderungan eskalasi konflik, kata Menlu Retno, KBRI Khartoum terus melakukan komunikasi dan permintaan perlindungan WNI kepada Kementerian Luar Negeri Sudan.

"Saya juga telah mengirim pesan ke Menlu Sudan untuk meminta pembicaraan melalui telepon. Namun, sampai saat ini belum ditanggapi," ujar dia ketika menyampaikan pengarahan media secara daring pada Kamis (20/4), tentang upaya perlindungan WNI di Sudan.

Pesan tersebut ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI kepada Duta Besar Sudan di Jakarta. Menlu kedua negara diharapkan bisa segera berbicara dan Indonesia meminta pelindungan bagi misi diplomatik dan keselamatan WNI di Sudan.

Sampai saat ini, kata Menlu Retno, situasi di Sudan tidak membaik dan bahkan cenderung terjadi eskalasi.

Pertempuran untuk memperebutkan objek-objek vital antara lain terjadi di Istana Presiden, Markas Komando Militer, dan Bandara Internasional Khartoum.

"Titik pertempuran juga terjadi di Markas RSF, salah satunya berlokasi di dekat Universitas Internasional Afrika, di mana banyak WNI bertempat tinggal," kata Menlu Retno.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), korban meninggal mencapai 300 jiwa dan korban luka sudah lebih dari 3.000 orang.

Beberapa upaya gencatan senjata pun belum membuahkan hasil.

"Perkembangan ini menimbulkan keprihatinan yang sangat dalam dan kewaspadaan yang sangat tinggi," ujar dia.

Menyikapi situasi di lapangan, KBRI Khartoum telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan evakuasi WNI menuju ke safe house KBRI dan memberikan bantuan logistik untuk para WNI. Sejauh ini, sebanyak 43 WNI telah dievakuasi ke safe house KBRI Khartoum.

KBRI mencatat 1.209 WNI tinggal di Sudan. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa di Ibu Kota Khartoum.

Menekankan bahwa keselamatan warga sipil adalah prioritas, Indonesia juga mendesak diadakannya pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendorong adanya jeda kemanusiaan guna mengevakuasi para WNI dan menyalurkan bantuan kemanusiaan di Sudan.

"Jeda kemanusiaan sangat penting artinya saat ini. Tanpa jeda kemanusiaan, maka akan sulit melakukan evakuasi dan memberikan bantuan kemanusiaan," tutur Menlu Retno. Ant/I-1