Menlu Paparkan Capaian 4 Prioritas Diplomasi

JAKARTA - Hasil kerja politik luar negeri Indonesia dalam 4 tahun terakhir dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, dalam pernyataan pers tahunan yang disampaikan di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Rabu (9/1).

Kerja diplomasi selama periode tersebut dirangkum dalam 4 prioritas utama diplomasi, yaitu menjaga kedaulatan NKRI, perlindungan WNI di luar negeri, diplomasi ekonomi, serta peran Indonesia di kawasan dan global.

"Dalam 4 tahun terakhir, diplomasi perbatasan dan intensitas negosiasi perbatasan ditingkatkan dan diintensifkan," kata Menlu Retno.

Tercatat 129 perundingan perbatasan telah dilakukan Indonesia dan membuahkan hasil perjanjian perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Palau.

Menlu Retno juga menegaskan bahwa Indonesia akan bersikap tegas dalam menghadapi gangguan terhadap kedaulatan. "Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk kedaulatan negaranya, tidak satu inci pun," tegas dia.

Terkait diplomasi Indonesia di Pasifik, berbagai kerja sama juga telah dikembangkan, termasuk kerja sama pembangunan, pembangunan kapasitas, kerja sama maritim, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana.

Melindungi WNI juga merupakan amanat konstitusi, yang harus ditunaikan dengan baik. Kemlu menjadikan hal ini sebagai salah satu prioritas polugri.
Upaya peningkatan perlindungan WNI salah satunya dilakukan dengan terus-menerus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi. "Mulai Januari 2019, Portal Peduli WNI diterapkan serentak di seluruh Perwakilan Indonesia," kata Menlu.

Portal Peduli WNI adalah platform tunggal dan terintegrasi untuk pelayanan dan perlindungan WNI. Melalui sinergi dan integrasi sistem antar kementerian dan lembaga, Portal Peduli WNI menjadi etalase Indonesia Incorporated dalam perlindungan WNI di luar negeri.

Tahun Tersibuk

Tahun 2019, ujar Menlu Retno, akan menjadi tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia. Fokus polugri akan tercurah pada keanggotaan Indonesia di DK PBB, yang presidensinya akan dipegang Indonesia pada Mei 2019 dan pertengahan 2020. Indonesia juga secara resmi telah menyampaikan pencalonan sebaga anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini.

"Sebagai A true Partner for Democracy, Development and Social Justice, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM," Menlu menegaskan.

Mengakhiri pernyataan pers tahunan, Menlu Retno menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung diplomasi Indonesia. "Diplomasi tidak lagi hanya didominasi oleh kerja diplomat. Pemangku kepentingan lainnya adalah juga pejuang diplomasi Indonesia. Mari sama-sama bekerja keras, untuk bangsa Indonesia yang maju, sejahtera dan bermartabat," pungkas Menlu Retno. I-1