![Menkumham Sebut Isu Akan Terbitnya Perpu Pilkada Terlalu Didramatisir](https://koran-jakarta.com/images/article/menkumham-sebut-isu-akan-terbitnya-perpu-pilkada-terlalu-didramatisir-240823132757.jpg)
Menkumham Sebut Isu Akan Terbitnya Perpu Pilkada Terlalu Didramatisir
![Menkumham Sebut Isu Akan Terbitnya Perpu Pilkada Terlalu Didramatisir](https://koran-jakarta.com/images/article/menkumham-sebut-isu-akan-terbitnya-perpu-pilkada-terlalu-didramatisir-240823132757.jpg)
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas
"Pasti Presiden memberi respons lewat juru bicara ya, tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum dengar itu, itu diwakili oleh juru bicara," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan. Dia memastikan, pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya digelar pada hari Kamis pagi ini ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum.
Walaupun demikian, massa dari berbagai pihak menggelar unjuk rasa di area kompleks parlemen itu sejak siang hingga petang. Situasi unjuk rasa pun sempat memanas karena gerbang depan dan belakang kompleks parlemen pun telah jebol.
RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya