Menkumham: 70% Satker Bebas Korupsi di 2020

JAKARTA - Jajaran Kementerin Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus menjaga integritas dan mewujudkan target 70 persen dari 520 satuan kerja (Satker) yang diusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku tim penilai nasional bisa meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2020. Pada 2019, Kemenkumham mengusulkan 139 Satker dan mendapatkan 39 predikat WBK dan 4 predikat WBBM.

"Saya yakin seluruh jajaran Kemenkumham ingin mewujudkan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Saya berharap kita semua satu kata dan perbuatan, bekerja keras, serta menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat," kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly pada apel pagi pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenkumham, Jakarta, Senin (3/8).

Menkumham menginstruksikan agar program pembangunan zona integritas di Kemenkumham tidak sekadar di atas kertas, namun bisa memberikan hasil yang dirasakan masyarakat. Seluruh jajaran Kemenkumham harus bisa memastikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktik percaloan, harus bebas pungli, melayani dengan responsif, prosedur yang jelas, biaya transparan, dan yang tak kalah penting adalah kepastian waktu penyelesaian.

Pelayanan Prima

Menurut Menkumham, sudah saatnya terobosan dan inovasi terbaik yang sudah ada dan bermanfaat untuk masyarakat ini dijadikan sebagaibest practices standar pelayanan sehingga dapat memastikan Kemenkumham memiliki standar pelayanan prima.
Halaman Selanjutnya....