Menimbang untung Rugi Rencana Beroperasinya Internet Satelit Starlink

"Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan layanan internetbroadbanddi wilayah yang belum terjangkau layanan pita lebar terestrial termasuk bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara seluler sebagaibackhaul," katanya.

Bagi yang kontra, jika tidak diatur secara tepat, layanan Starlink berpotensi bisa mengancam bisnis penyelenggara telko nasional seperti layanan seluler, Jartup (Jaringan tertutup) dan penyelenggara satelit GSO," ujar Marwan pada kesempatan tersebut.

"Selain itu, harga berlangganan dan UE CPE masih mahal, Starlink belum memiliki izin penyelenggara Jasa ISP di Indonesia, dan Starlink masih memakai IP Global sehingga berpotensi ada isu PDP dan kedaulatan negara," sambungnya.

Marwan menambahkan, ATSI mengajukan usulan kepada pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan yang semakin memberatkan operator seluler jika Starlink masuk. Usulannya lebih baik layanan Starlink masuk kebusiness to business(B2B), lalu harus kerjasama dengan penyelenggara satelit Indonesia, hingga harus memiliki Izin Hak Labuh (landing right) dan Izin Jartup untuk layananbackhaul.

"Starlink juga harus menggunakan Alokasi Penomoran IP Indonesia, harus membangun Server dan DRC di Indonesia dancomplyterhadap Regulasi Lawfull Interception di Indonesia, dan sebagai penyelenggara jasa, Starlink harus dikenakan kewajiban untuk membayar BHP Tel dan USO," imbuh Marwan.
Halaman Selanjutnya....