Mengubah Perilaku Feodal Aparatur Jadi Abdi Masyarakat yang Lincah dan Inovatif

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan upaya penyederhanaan birokrasi pada dasarnya untuk mengubah pola pikir aparatur yang cenderung hirarkis menjadi lebih lincah dan inovatif.

Perubahan mendasar terhadap pola pikir dan sikap mental birokrat atau aparatur menjadi penting karena menjadi salah satu prasyarat untukmewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

"Konsep operasional dari tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien adalah kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai," kata Menteri Tjahjo, di Jakarta, Senin (19/4).

Maka, kata dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari cara mewujudkan perubahan untuk mencapai kondisi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien tersebut. Pertama, mengubahmental atau perilaku feodal menjadi mental melayani atau abdi masyarakat. Kedua, mengubah mental atau perilakulinier menjadi sistemis. Melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, bersinergi dengan unit lain, dan memitigasi risiko.

Ketiga, mengubah mental atau perilaku tertutup menjadi terbuka. Keempat, mengubah mental atau perilaku reaktif menjadi antisipatif, kreatif, dan inovatif. Kelima, mengubahmental atau perilaku apa adanya menjadi mental pembelajar.

"Dan elemen dan prinsip dynamic governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien terdiri dari budaya organisasi pemerintah yang meliputi, antara lain integritas, tidak korupsi, meritokrasi, pembelajar, kemandirian, dan kemampuan yang dinamis," ujarnya.

Elemen pokok tersebut, menurut Tjahjo, ditopang oleh able people atau SDM yang berkemampuan dan agile processes atau proses yangtangkas serta dipengaruhi olehfuture uncertainties atau ketidakpastian masa mendatang danpraktik atau kebiasaan negara atau organisasi lain.

"Oleh karena itu diperlukan penyederhanaan birokrasi sebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif, lebih cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan. Upaya penyederhanaan birokrasi juga pada dasarnya untuk mengubah pola pikir aparatur yang cenderung hirarkis menjadi lebih lincah dan inovatif," katanya.

Masih terkait dengan reformasi dan penyederhanaan birokrasi, kata Tjahjo, digitalisasi birokrasi sangat diperlukan untuk mendorong aparatur yang lincah dan inovatif. Karena itu, kepala daerah harus dari sekarang mulai menerapkan pemerintahan yang berbasis elektronik. Dan, ini semua sudah mesti dipersiapkan saat ini juga. Sebab dengan digitalisasi birokrasi, pelayanan-pelayanan dirancang lebih mudah dan cepat."Dan itu semua bisa dilakukan melalui instrumen digital," ujarnya.

Yang tidak kalah penting, dalam reformasi birokrasi ini, kata dia, peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu, kepala daerah harus mulai meningkatkan kualitas SDM birokrasi. Sehingga hal ini bisa mendorong kualitas birokrasi yang bisa diandalkan untuk bersaing di era global dan revolusi industri 4.0.