Mengenaskan, Nepotisme Naik Kelas

Untuk mencegah dinasti politik berkembang biak, menurut Ray, sebenarnya telah dilakukan pembatasan dalam Undang Undang No 8 tahun 2015, tentang Pilkada. Pada Pasal 7 huruf f dalam UU ini disebutkan, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana. Namun pasal ini dibatalkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28i ayat 2 UUD 1945.

Tidak jauh beda dengan Ray, Aktivis Pro Demokrasi 98 dari Surabaya, Jojo Rohi melihat, situasi politik jelang Pilpres 2024 ini seperti Orde Baru 4.0. Politik dinasti yang dimainkan saat ini memberikan kesempatan kepada kalangan muda untuk maju, tanpa mengindahkan etika. Jojo menyayangkan, ada hal personal yang telah mempertaruhkan masa depan bangsa.

Kondisi politik saat ini, menurut Ray, membuat orang tidak lagi berharap bisa menjadi elit politik, bila bukan keturunan elit politik atau punya darah biru di dunia politik atau tidak memiliki modal untuk masuk ke sana. "Karena instrument demokrasi telah dipakai untuk membangun dinasti politik," kata Ray.

Ray menambahkan, nepotisme telah menyebabkan proses kaderisasi mandeg, karena aturan dibuat bukan untuk semua anak muda, tapi aturan dibuat hanya untuk anak si A atau anak di B saja.

Aktivis Pro Demokrasi 98 lainnya, Samuel Nitisaputra menyatakan, saat ini sebenarnya memar reformasi 98 masih sangat terasakan. Sehingga saat kasus nepotisme seperti sekarang ini terjad memunculkan traumatic bagi para aktivis pro demokrasi lainya.
Halaman Selanjutnya....