Mengakali Anggaran Kunker
Contoh lain, kita berkeinginan punya DPR yang sangat konsisten memperjuangkan nasib korban kekerasan dan hak asasi manusia. Atau, kita mendapat DPR yang mampu bersama-sama pemerintah meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi kebergantungan pada utang. Sayangnya, DPR sekarang ini seperti jauh dari harapan rakyat.
Selalu saja yang mencuat kepentingan DPR itu sendiri atau upaya berbeda pendapat dengan pemerintah. Seolah-olah, kita menyaksikan ada DPR yang dekat dengan pemerintah. Ada yang berpura-pura kritis dengan pemerintah dan banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi kongsi dengan eksekutif untuk dapat komisi proyek.
Keberadaan DPR yang jauh dari fungsinya terkait dengan tatanan partai politik. Kalaupun ada partai yang berdiri sejak lama dan mengaku banyak makan asam garam, akhirnya tetap saja mengabaikan aspirasi rakyat. Ke depan, kita sulit membayangkan akan ada partai politik yang menghasilkan anggota DPR sesuai dengan keinginan rakyat.
Kita memang hanya bisa prihatin karena sistem rekrutmen, pendidikan politik, sampai proses keterwakilan sangat kentara pada kemampuan modal. Anehnya, anggota DPR yang sebenarnya sudah punya bekal politik maupun dana, pada perkembangannya justru memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan diri sendiri.
Mereka berupaya minta tambahan anggaran dari pemerintah dengan berbagai upaya. Seolah, jika pemerintah sukses berarti harus ada kompensasi untuk DPR. Anggota legislatif seperti ini tak pantas disebut wakil rakyat.
Komentar
()Muat lainnya