Mendukbangga Targetkan Jangkau 1 Juta Keluarga Risiko Stunting pada 2025
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wihaji (tengah) usai menghadiri "Rilis Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2024" di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Jumat (29/11).
Foto: AntaraJAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan dapat menjangkau satu juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) pada tahun 2025 melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji menyampaikan gerakan tersebut akan diluncurkan pada 5 Desember 2024. Genting merupakan salah satu dari lima program hasil cepat (quick win) yang akan dijalankan Kemendukbangga/BKKBN.
“Prinsipnya ada menu-menu yang mau kami siapkan. Silakan para pengusaha maupun bapak/ibu yang barangkali mau hadir (terlibat), kita siapkan menu untuk menjadi orang tua asuh. Menu ini ada yang nutrisi, ada yang non-nutrisi. Silakan nanti pilih, dikomunikasikan, dikampanyekan. Jadi ini menjadi gerakan se-Indonesia,” kata Wihaji di Jakarta, Jumat.
Genting adalah program gotong royong masyarakat untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan tidak stunting di seluruh Indonesia. Gerakan ini berupa gerakan bantuan bagi keluarga berisiko stunting melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh.
Program Genting dilaksanakan secara mandiri oleh mitra, difasilitasi oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKLB) dan/atau Kader BKKBN. Orang tua asuh ini dapat terdiri dari berbagai pihak mulai dari individu/perorangan hingga instansi seperti BUMN/BUMD, LSM/komunitas, dan seterusnya. Adapun KRS yang menjadi kelompok sasaran antara lain ibu hamil, ibu yang memiliki baduta atau menyusui, baduta 0-23 bulan, dan balita 24-59 bulan.
Hal itu dilakukan melalui pemberian nutrisi, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) maupun pemberian non-nutrisi, seperti perbaikan MCK dan rumah layak huni. Selain itu Program Genting juga dilaksanakan melalui penyediaan air bersih serta edukasi pencegahan dan penanganan.
Wihaji menyoroti angka stunting di beberapa daerah yang masih tinggi seperti Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan sebagainya. Secara nasional, keberhasilan penurunan stunting sejauh ini juga belum maksimal.
Kemudian, menurut dia, masih banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang belum tersentuh dan jauh dari akses untuk mendapatkan pemenuhan kesehatan yang layak. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya program stunting efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Adapun jumlah KRS yang dicatat Kemendukbangga/BKKBN hingga saat ini mencapai 8,68 juta KRS yang terientifikasi dari 42,9 juta keluarga sasaran. Dari 6,68 juta KRS, sebanyak 1,48 juta diantaranya KRS desil 1 atau keluarga miskin.
Lebih lanjut sebanyak 3,76 juta KRS tidak memiliki jamban yang layak. Kemudian, 1,93 juta KRS tidak memiliki air minum utama yang layak serta 4,36 juta KRS dengan pasangan usia subur (PUS) “4 terlalu” tidak menggunakan KB modern.
“Sebanyak 1,4 juta (KRS desil 1) ini menjadi prioritas kita untuk dicegah (stunting). Kita gerakkan (melalui program stunting), dan kita bantu tipis-tipis melalui Program Genting. Harapan kita, tentu dari data ini terus kita tindaklanjuti,” kata Wihaji.
Berita Trending
- 1 Siswa SMK Hanyut di Air Terjun Lahat, Tim SAR Lakukan Pencarian
- 2 Menag Laporkan Penerimaan Gratifikasi ke KPK
- 3 Dua Petugas Pemilu di Jatim Meninggal Dunia, Tujuh Orang Sakit
- 4 Diduga Ada Kecurangan, Bawaslu Sumsel Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di Empat TPS
- 5 Calon Wakil Wali Kota Armuji Sebut Warga Surabaya Cerdas Gunakan Hak Pilih
Berita Terkini
- Pj. Gubernur Adhy: Produk Pesantren Jatim Berkontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi
- Jenderal Bintang Empat Ini Pimpin Serah Terima Jabatan Enam Pejabat Tinggi Polri
- Pengacara Optimis, Gugatan Warga Terkait Pembangunan Kedutaan India akan Dimenangkan
- Kabar Gembira, Presiden Prabowo Umumkan Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen
- Dugaan Penyuapan, Penyidik KPK Dalami Pengadaan Via E-Katalog Pemprov Kalsel