Mencari Pemimpin Perguruan Tinggi yang Mumpuni

Pasca keputusan Menristekdikti yang dianulir KASN, Nasir tetap ngotot Obsatar harus dipecat. Padahal kalau merunut pada alasan menjadi anggota KPI pun, Obsatar sudah mendapat izin dari Dekan FISIP Unpad.

Sikap Nasir yang menginginkan Obsatar tereliminasi dalam pilrek, sehingga memungkinkan adanya kocok ulang dari delapan besar, memicu kecurigaan masyarakat. Bukan hanya masyarakat kampus Unpad, tetapi warga di luar pun ikut menaruh kecurigaan.

Bahkan saat Obsatar sulit 'digulingkan', muncul isu miring yang menimpa calon rektor lainnya yang berasal dari Fakultas Ilmu Hukum Unpad yakni Profesor Atip Latipulhayat, yang konon disebut-sebut sangat dekat dengan kelompok HTI yang sudah dibubarkan pemerintah.

Wajar bila di ranah publik muncul kecurigaan. Mereka menginginkan KPK dan sejumlah LSM untuk terus memelototi proses pilrek Unpad. Pasalnya, Unpad bukan sekadar institusi pendidikan, tapi di dalamnya ada anggaran APBN yang sangat besar, termasuk proyek-proyek besar terkait infrastruktur.

Apalagi indikasi ke arah penyalahgunaan anggaran di perguruan tinggi juga sempat dilansir anggota Ombudsman, Laode Ida, beberapa waktu lalu. Laode pernah menyatakan ada jual beli jabatan di perguruan tinggi. Misalnya untuk menjadi rektor seseorang harus menyetor sejumlah uang ke pejabat di Kemenristekdikti. Jabatan ini menjadi barang mahal lantaran dana APBN setiap tahun masuk untuk perguruan tinggi sedikitnya 49 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....