Memilih Rektor dengan Menjaring Opini Publik

Dinamika universitas selalu mengundang perhatian tersendiri di ranah publik. Pasalnya, setiap perubahan yang terjadi di dunia perguruan tinggi, setidaknya akan berpengaruh secara kelembagaan dan instansi terkait.

Diakui atau tidak pemilihan rektor perguruan tinggi di Tanah Air, nyaris sarat nuansa primordialisme. Gesekan antar-sivitas akademika, tidak jarang ikut mewarnai proses pemilihan, bahkan ada yang berujung di pengadilan, lantaran saling gugat.

Apapun alasannya, kampus merupakan lembaga ilmiah. Pemilihan pemimpin perguruan tinggi (rektor), mestinya bermanifestasi pada pertarungan gagasan, pemikiran, dan program yang akan dilakukan bila terpilih menjadi rektor. Namun, dalam dinamika perkembangan belakangan, ada kecenderungan membawa kampus ke institusi yang lebih bersifat politis dan tidak ilmiah.

Terkait persoalan tersebut, muncul wacana pemilihan rektor (pilrek) di perguruan tinggi negeri (PTN) bakal dilakukan presiden. Gagasan pilrek oleh presiden secara yuridis tidak bertentangan dengan undang-undang (UU). Pasalnya, dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah, yang diwakili Kemristekdikti memiliki 35 persen suara dalam pemilihan rektor di PTN. Namun, ada dua sisi yang cukup dilematis.

Di satu sisi, bila rektor dipilih presiden, baik tidaknya amat bergantung pada sosok presiden. Di sisi lain, bila pilrek dilepas, konstelasi kampus amat bergantung pada dominasi organisasi mahasiswa di sana. Intervensi presiden dalam pilrek dapat memotong siklus yang tidak sehat dan mendorong ke kondisi yang lebih objektif rasional, berdasarkan kompetensi.
Halaman Selanjutnya....