Masyarakat Rentan Belum Tersentuh

Selain itu, temuan Fitra selama proses pendampingan desa kurun waktu 8 tahun terakhir menunjukkan sebagian besar pemerintah desa belum optimal dalam tata kelola keuangan desa, terutama alokasi belanja desa untuk pemenuhan kepentingan masyarakat setempat.

Badiul menyebut setidaknya terdapat empat penyebab terjadinya banyak korupsi di desa, yaitu pertama, minimnya pelibatan dan pemahaman warga terhadap proses pembangunan desa. Kedua, minimnya fungsi pengawasan di desa sebab Badan Pengawas Desa (BPD) belum optimal dalam menjalankan pengawasan anggaran di desa.

Ketiga, terbatasnya akses warga terhadap informasi seperti anggaran desa dan pelayanan publik di desa. Keempat, lemahnya kapasitas dan ketidaksiapan kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola dana desa dalam jumlah yang besar.

Pemerintah dan DPR diminta agar tidak terburu-buru mengesahkan Revisi UU Desa di Badan Legislatif DPR RI dengan kembali melakukan kajian dan evaluasi kembali terhadap implementasi UU Desa dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia secara komprehensif, empiris, rasional, dan objektif, serta tidak diletakkan pada agenda elitis dalam rangka Pemilu 2024.

Mengutip data dalam laporan APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) yang terbit Januari 2024, dana desa pada 2023 yang disalurkan sebesar 69,86 triliun rupiah atau 99,80 persen dari pagu. Capaian ini tumbuh 2,87 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Halaman Selanjutnya....