Masyarakat Makin Tak Mampu Beli Perumahan

JAKARTA - Harga perumahan di Indonesia terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan pendapatan mayoritas masyarakat. Dalam sepuluh tahun terakhir, harga rumah terus meningkat sehingga masyarakat makin sulit untuk mendapatkan perumahan yang layak.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pihri Buhaerah, pada acara diskusi publik bertajuk Masa Depan Perumahan Indonesia, di Jakarta, Kamis (4/4). Hadir sebagai pembicara, di antaranya Kepala Pusat Studi Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia, Komara Djaja, dan Perwakilan dari Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas), Nurul Wajah Mujahid.

Terkait tinggi harga perumahan tersebut, menurut Pihri, ada beberapa hal yang mesti dilakukan pemerintah. Pertama, menyinergikan antara pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat. Kedua, menyatukan kelembagaan yang bertanggung jawab proses pembangunan rumah agar lebih tertib dan mudah melakukan proses pengontrolan.

"Dengan adanya dua hal tersebut, kami rasa itu bisa membuat harga rumah lebih terjangkau oleh masyarakat," jelas Pihri.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Bappenas, Nurul Wajah Mujahid, menjelaskan pemerintah sejauh ini juga sudah berupaya semaksimal mungkin dalam proses pembangunan rumah. Kendati begitu, terbatasnya anggaran menjadi kesulitan pemerintah dalam melaksanakan program.

"Perumahan memang hak dasar, tapi fokus pemerintah masih lebih kepada kesehatan dan pendidikan. Secara anggaran untuk pembangunan perumahan hanya 5 persen saja, sangat jauh jika dibandingkan dengan kesehatan dan pendidikan," ujar Nurul.

Kepala Pusat Studi Kajian Pengembangan Perkotaan UI, Komara Djaja, berpendapat pemerintah harus mulai memberikan perhatian lebih pada proses pembangunan hunian layak terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Dari perjalan Indonesia ada maklumat perumahan. Artinya sudah jauh diletakkan oleh para pendiri bangsa bahwa perumahan rakyat sudah jadi hak untuk rakyat. Hak untuk bermukim dihunian yang layak, menjadi hak warga negara," jelas dia.

Komara menambahkan, selama beberapa kabinet pemerintahan terakhir, telah muncul keinginan agar negara dapat membangun hunian untuk masyarakat menengah ke bawah. Tapi, lambat laun orientasinya diarahkan pada pasar sehingga harga hunian terus melonjak. ruf/E-3