Masih Banyak Desa yang Belum Dijangkau Internet

» Sekitar 52 juta pengguna internet masih terpusat di Jawa dan Bali.

» Indonesia harus melakukan pembenahan melalui upgrade skill SDM agar "melek" digital.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1) yang baru saja diluncurkan sebagai upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur digital pelayanan publik.

"Peluncuran Satria-1 adalah salah satu upaya kita dalam pemerataan pembangunan infrastruktur digital di pusat pelayanan publik di seluruh Indonesia," kata Presiden dalam unggahan melalui laman Instagram resmi, @jokowi, pada Senin (19/6).

Dalam unggahan tersebut menyematkan video berdurasi sembilan menit 32 detik yang memperlihatkan detik-detik peluncuran Satria-1 ke angkasa dari Florida, Amerika Serikat (AS).

Satria-1 diluncurkan dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida, menggunakan roket Falcon 9 milik Space Exploration Techonogies Corporation (SpaceX) pada Minggu (18/6) pukul 18.21 waktu setempat atau Senin pukul 05.21 WIB.

Satria-1, kata Presiden, merupakan satelit multifungsi pertama milik pemerintah dengan kapasitas terbesar di Asia.

"Satelit ini akan menempati orbit 146 derajat BT (bujur timur, red) tepat di atas Papua," demikian takarir unggahan Presiden seperti dikutip Antara.

Tujuan utama dibangunnya Satria-1 untuk memperbaiki kekurangan konektivitas terhadap layanan publik pemerintahan di seluruh Indonesia, terutama daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Keberadaan proyek ini juga akan mendukung transformasi ekonomi digital bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan internet.

Masih Ada Gap

Menanggapi peluncuran satelit multifungsi itu, pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan dengan mengudaranya Satria-1 menandakan sudah ada perkembangan. Sebab, digital infrastructure saat ini masih ada gap antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

Ia menyebut masih banyak desa di luar Pulau Jawa yang belum dijangkau sinyal internet. Sekitar 52 juta pengguna internet masih terpusat di Jawa dan Bali, kemudian 18,6 juta di Sumatera, di Sulawesi 7,3 juta, lalu Kalimantan 4,2 juta, sementara Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku 5,9 juta. "Jadi, adanya Satria-1 diharapkan bisa mengurangi ketimpangan digital di Indonesia," kata Esther.

Namun demikian, Indonesia, kata Esther, masih harus melakukan pembenahan terutama dalam upgrade skill sumber daya manusia (SDM) agar "melek" digital. "Artinya, literasi digital tetap harus ditingkatkan," kata Esther.

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan pemerintah harus makin gencar mendorong demokratisasi teknologi digital.

Masyarakat, katanya, bukan sekadar user digitalisasi, melainkan difasilitasi supaya bisa menjadi bagian dari pemilik teknologi digital tersebut. "Dari fakta selama ini, sangat banyak masyarakat masih menjadi user, teknologi digital dikuasai oleh para elite pemilik modal," tegas Awan.

Sebenarnya, kata dia, program Base Transceiver Station (BTS) itu sudah benar terlepas dari karus koruptif di proyek tersebut karena bisa menjadi agenda demokratisasi infrastruktur digital melalui perluasan akses digital kepada masyarakat luas.

Pemerintah seharusnya mempersempit ketimpangan infrastruktur digital ini karena selama ini literasi digital masyarakat kita sangat rendah dan timpang.

Pengamat politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan peluncuran Satelit Satria-1 adalah bagian dari pembuktian komitmen dan keseriusan pemerintah untuk membuka dan memeratakan akses digital.

"Peluncuran ini akan menjadi starting point bagi perbaikan layanan pemerintah di seluruh daerah melalui pembukaan akses publik lebih luas dan lebih terjangkau. Ini sekaligus ikhtiar menebus dosa pemerintah atas kasus korupsi yang muncul di Kominfo," katanya.

Akses digital itu saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan pemerintah harus serius menyediakan fasilitas itu untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pemerintah harus menunjukkan keseriusannya untuk kembali meyakinkan masyarakat bahwa infrastuktur digital disediakan pemerintah.

"Momentum ini sekaligus akan menjadi titik balik penguatan tekad pemerintah untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik bahwa penyediaan akses digital tidak akan berhenti karena adanya kasus korupsi," tutupnya.