Mantan Wagub Jabar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal

KPK menduga perubahan perda akan disesuaikan untuk memuluskan proyek Meikarta seluas sekitar 500 hektare. "Kalau tidak salah provinsi mengeluarkan rekomendasi hanya 84,6 hektare saja sesuai dengan SK Gubernur tahun 1993 karena belum terjadi perubahan tata ruang. Yang jadi haknya harus segera kita berikan, yang bukannya haknya tidak bisa karena pelanggaran tata ruang adalah pidana," kata Deddy.

Lapor Presiden

Deddy mengaku sempat melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena melihat ada beberapa pejabat yang melakukan kecurangan dengan permainan tanah dalam pembangunan Meikarta. Hal ini disampaikannya di tahun 2017 pada saat Jokowi melakukan kegiatan sosial di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Saya juga lapor kepada Pak Jokowi 'Pak ini beberapa pejabat sudah main bola liar dengan Meikarta, ini adalah faktanya begini', Pak Jokowi bilang ya sudah, sesuai aturan dan prosedur," katanya.

Deddy menyebut pengembang Meikarta tidak bisa memenuhi apa yang sudah diiklankan karena itu melanggar tata ruang. Kalau Pemprov Jabar melanggar tata ruang maka pejabat terkait pasti dipenjara. Pelanggaran tata ruang adalah pidana.
Halaman Selanjutnya....