Mantan Wagub Jabar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal

Ada yang kurang bagus dalam masalah rencana pembangunan Meikarta. Proyek Meikarta memang sudah bermasalah sejak awal.

JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Deddy Mizwar menyatakan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jabar sudah bermasalah sejak awal. Ada yang kurang bagus dalam masalah rencana pembangunan Meikarta.

"Sejak awal kan saya yang mengatakan bahwa ada yang kurang bagus dalam masalah rencana pembangunan Meikarta," kata Deddy, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12). KPK memeriksa Deddy sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan Meikarta. Deddy mengaku ada 31 pertanyaan yang disampaikan penyidik.

Soal tata ruang pembangunan proyek tersebut yang harus mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Jabar. Makanya sekarang wajar kalau KPK meminta keterangan Deddy, yang mengikuti semua proses rekomendasi. Rekomendasi yang dimaksud Deddy yang ada di provinsi. Setiap kawasan strategis provinsi atau KSP harus ada rekomendasi dari provinsi.

Menurut Deddy, Pemprov Jabar pada pertengahan 2017 sudah mengeluarkan rekomendasi 84,6 hektare untuk Meikarta. KPK sedang menelusuri lebih lanjut kepentingan untuk mengubah Perda Kabupaten Bekasi terkait tata ruang pembangunan Meikarta.

KPK menduga perubahan perda akan disesuaikan untuk memuluskan proyek Meikarta seluas sekitar 500 hektare. "Kalau tidak salah provinsi mengeluarkan rekomendasi hanya 84,6 hektare saja sesuai dengan SK Gubernur tahun 1993 karena belum terjadi perubahan tata ruang. Yang jadi haknya harus segera kita berikan, yang bukannya haknya tidak bisa karena pelanggaran tata ruang adalah pidana," kata Deddy.

Lapor Presiden

Deddy mengaku sempat melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena melihat ada beberapa pejabat yang melakukan kecurangan dengan permainan tanah dalam pembangunan Meikarta. Hal ini disampaikannya di tahun 2017 pada saat Jokowi melakukan kegiatan sosial di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Saya juga lapor kepada Pak Jokowi 'Pak ini beberapa pejabat sudah main bola liar dengan Meikarta, ini adalah faktanya begini', Pak Jokowi bilang ya sudah, sesuai aturan dan prosedur," katanya.

Deddy menyebut pengembang Meikarta tidak bisa memenuhi apa yang sudah diiklankan karena itu melanggar tata ruang. Kalau Pemprov Jabar melanggar tata ruang maka pejabat terkait pasti dipenjara. Pelanggaran tata ruang adalah pidana.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin (NHY) yang merupakan tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

"Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai 15 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019 untuk tersangka NHY dalam perkara suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi," kata Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Rabu juga memeriksa Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT) dalam kapasitas sebagai tersangka. "Penyidik juga mendalami pengetahuan saksi dalam kapasitas sebagai wakil gubernur Jabar, Deddy Mizwar terkait rekomendasi perizinan proyek Meikarta," ungkap Febri.

Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap. Fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

ola/N-3