Mantan Dirjen Migas Menjabat Sekjen DEN

JAKARTA - Menteri ESDM menyatakan membuka lelang untuk mengisi jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) pasca proses rotasi Dirjen Migas Djoko Siswanto menjadi Sekretaris Dewan Energi Nasional (DEN). Selama proses lelang jabatan tersebut, Djoko Siswanto menempati tugas sebagai Plt Dirjen Migas, Kementerian ESDM.

"Saya sudah sampaikan ke Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM untuk menyiapkan seleksi untuk posisi Dirjen Migas," ungkap Menteri ESDM Ignasius Jonan, di Jakarta, kemarin.

Diketahui, Djoko Siswanto, baru 16 bulan ditunjuk sebagai Dirjen Migas pada 28 Maret 2018 lalu. Djoko menduduki posisi baru sebagai Sekretaris Jenderal DEN menggantikan Saleh Abdurrahman yang dirotasi menjadi Staf Ahli Kementerian ESDM Bidang Lingkungan dan Tata Ruang.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Energi Wacth Mamit Setiawan menegaskan, masalah terbesar saat ini ialah terkait dengan lifting migas yang hingga kini belum tercapai sesuai target. "Tidak meningkatnya investasi dan produksi karena adanya masalah dalam mengelola migas. Ini juga faktor dicopotnya Dirjen Migas,"tegas Mamit, di Jakarta, Minggu (14/7).

Stagnannya investasi dan produksi lanjut Mamit, karena lapangan migas kita sudah mature sehingga decline rate cukup tinggi. Untuk menjaga decline rate tersebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) harus melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap sumur lebih tinggi.

Sebaliknya, Wamen ESDM, Arcandra Tahar menilai positif kinerja Dirjen minyak dan gas bumi (Dirjen Migas) yang diberhentikan, Djoko Siswanto. Meski neraca perdagangan di sektor migas defisit sekitar Rp29,9 triliun (2,14 miliar dolar AS) pada Semester I 2019 sesuai Badan Pusat Statistik (BPS), Wamen ESDM menilai, kebijakan yang dibuat di masa kepemimpinan Djoko lebih baik dari tahun sebelumnya.

Soal pengurangan defisit itu dipengaruhi dua kebijakan di sektor migas yaitu kebijakan bahan bakar biodiesel campuran 20 persen (B20) dan kebijakan pembelian minyak bagian kontraktor yang selama ini diekspor (entitlement) oleh Pertamina. esuksesan B20 membuat pemerintah berniat menguji coba kebijakan B30.

Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng meminta perlunya harmonisasi data di internal pemerintah. Dia menilai laporan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) ke Presiden berbeda dengan laporan Pertamina ke Menteri ESDM. ers/E-12