Manajemen Kerja BSBI Perlu Diperbaiki

JAKARTA - Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia dari Universitas Jember Adhitya Wardhono mengatakan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan dengan lembaga lain. Hal ini seiring dengan perluasan tugas dan kewenangan BSBI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Kita harap tidak ada tumpang tindih tugas-tugas yang harus dilakukan. Maka tugas dan kewenangan BSBI menjadi efektif dan demikian pula tugas DPR untuk mengawasi BSBI," katanya dalam Fit and Proper Test Calon Anggota BSBI dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (5/7).

Di samping itu, komunikasi BSBI dengan lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR perlu dibangun secara lebih terintegrasi. "Kemudian eksistensi BSBI sebagai bridging institution perlu dioptimalkan dengan meningkatkan kredibilitas melalui transparansi proses pengawasan, penyebarluasan informasi di platform digital, dan kerja sama dengan stakeholder untuk mengoptimalkan pengawasan," katanya.

Selanjutnya, menurutnya manajemen kerja BSBI juga perlu diperbaiki dengan menggunakan pendekatan yang bersifat forward looking serta membangun komunikasi yang efektif dengan Bank Indonesia. BSBI juga dinilai perlu melakukan restrukturisasi sesuai dengan UU P2SK sehingga struktur organisasi BSBI yang baru meliputi bidang tata kelola, perumusan laporan kinerja kelembagaan, dan pemantauan kinerja kelembagaan Bank Indonesia.

Adhitya menyarankan agar BSBI melakukan Focus Group Discussion (FGD) secara rutin dengan Komisi XI DPR RI agar dapat menjalankan tugas dan wewenang yang semakin luas dengan baik.

Analisis Risiko

Calon anggota lainnya, dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis mengatakan ke depan BSBI perlu melengkapi laporan analisis terhadap tugas dan wewenang BI dengan potensi risiko. "Ada pemikiran untuk memasukkan unsur risiko yang relevan dalam analisis dan telaah BSBI yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI di tiga bidang utama," kata Irwan.

Dia mengatakan laporan BSBI setiap bulan, kuartal, dan tahun terkait wewenang Bank Indonesia perlu dilengkapi dengan potensi risiko yang dihadapi BI seperti risiko pasar, operasional, hukum, dan risiko reputasi. Risiko pasar perlu dilengkapi karena perubahan harga seperti volatilitas nilai tukar dan perubahan harga surat berharga negara akan memengaruhi posisi aset dan liabilitas neraca keuangan BI sehingga stress test pengaruh risiko pasar terhadap neraca keuangan BI juga dapat dilakukan.

Sementara itu, analisis terkait risiko operasional dari wewenang Bi juga diperlukan di tengah pengembangan sistem pembayaran berbasis digital yang berpotensi terganggu oleh sistem yang menurun, serang hacker IT, dan human error, sementara BI berpotensi menghadapi risiko hukum karena keberadaan hukum yang lemah.