Malaysia Gelar Pemilu pada 9 Mei

KUALA LUMPUR - Ketua Komisi Pemilihan Umum Malaysia, Mohamad Hashim Abdullah, dalam konferensi pers yang digelar Selasa (10/4) mengatakan bahwa pemilu nasional akan digelar pada 9 Mei mendatang.

"Warga Malaysia akan mengikuti pemilu pada Rabu, 9 Mei mendatang," kata Abdullah.

Komisi Pemilu Malaysia juga mengumumkan bahwa sebelum hari H pemilu digelar, akan ada 11 hari masa kampanye. Untuk tahun ini, pemilu digelar pada hari kerja setelah sebelumnya setiap pemilu dilaksanakan di Malaysia lazimnya digelar setiap akhir pekan.

Pengumuman Abdullah dilakukan setelah pemerintah Malaysia membubarkan parlemen pada akhir pekan lalu.

Pelaksanaan pemilu Malaysia ini diperkirakan akan berlangsung penuh ingar-bingar karena petahana Perdana Menteri Najib Razak yang diusung koalisi Barisan Nasional (BN) akan berhadapan dengan tokoh oposisi kawakan yaitu mantan PM Mahathir Mohamad yang diusung aliansi koalisi Pakatan Harapan.

Bagi PM Najib dan BN, pemilu 2018 ini akan jadi ujian terberatnya karena sebelumnya Najib diterpa megaskandal aliran uang negara yang dikelola BUMN keuangan, 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Selain skandal, popularitas pemerintahan mengalami penurunan karena naiknya biaya hidup serta meningkatnya pengangguran. Najib juga dalam tekanan dari partai-partai aliansi agar pada pemilu 2018 ini, koalisi BN bisa meraup kembali popularitas setelah pada pemilu 2013 lalu mengalami penurunan.

Jegal Pesaing

Walau banyak tantangan, sejumlah analis politik percaya Najib, 64 tahun, bisa kembali meraih kemenangan dalam pemilu nanti. Sementara bagi pesaingnya, Mahathir, 92 tahun, peluang untuk memenangkan pemilu masih belum jelas, apalagi pemerintah telah melakukan segala upaya untuk menjegal kandidat-kandidat dari kubu oposisi.

"Saya amat marah," kata kandidat dari kubu oposisi, Maria Chin Abdullah. "Komisi Pemilu sudah memastikan agar kemenangan diraih partai penguasa," imbuh dia.

Selain itu sebelumnya PM Najib telah membungkam pengkritik, memecat pejabat pemerintah, dan memenjarakan lawan politik yang mengusiknya soal megaskandal 1MDB.

Pemerintah Malaysia juga mengubah batasan konstitusi terkait pelarangan berita bohong yang menurut sejumlah analis politik menguntungkan koalisi penguasa dan dikhawatirkan bisa dipergunakan untuk menyingkirkan siapapun yang membangkang terhadap pemerintahan yang berkuasa saat ini.

AFP/I-1