Malaysia-Filipina Kembali Permasalahkan Sabah

KUALA LUMPUR - Malaysia dan Filipina telah kembali mengajukan argumen kepemilikan atas wilayah Negara Bagian Sabah ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Babak terbaru perselisihan kedua negara itu bermula saat Malaysia mengajukan klaim wilayah yang lebih luas ke PBB akhir tahun lalu, melebihi standar 200 mil laut dari titik paling utara Pulau Kalimantan untuk menangkal ekspansionisme Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Pada Maret, Filipina memprotes langkah Malaysia lewat nota verbal yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan menyatakan bahwa Malaysia telah memproyeksikan klaimnya dari bagian-bagian Kalimantan Utara di mana Republik Filipina tidak pernah melepaskan kedaulatannya.

Pekan lalu, Malaysia merespons protes itu lewat surat kepada PBB yang menyatakan bahwa pengajuan klaim mereka sah di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS).

"Perutusan Tetap Malaysia juga ingin memberi tahu Sekjen PBB bahwa Malaysia tidak pernah mengakui klaim Republik Filipina atas Negara Bagian Sabah di Malaysia, yang sebelumnya dikenal sebagai Kalimantan Utara," bunyi surat tertanggal 27 Agustus itu, seraya menambahkan bahwa klaim Filipina tidak memiliki dasar hukum internasional.

Selain Sabah, kedua belah pihak juga bersengketa atas kepemilikan Kepulauan Kalayaan, bagian dari rantai pulau yang lebih besar yang dikenal sebagai Spratly, yang juga diperebutkan oleh Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, Tiongkok. dan Taiwan.

Selama beberapa dekade, masalah Sabah telah menjadi duri dalam hubungan antara kedua negara yang juga anggota pendiri Association of Southeast Asian Nations (Asean). Melihat hubungan keduanya, surat-surat yang diajukan ke PBB itu merupakan hal yang tak terduga.

"Saya pikir kedua negara menggunakan sengketa Sabah untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik yang berkembang yang timbul dari pandemi (Covid-19)," ujar pengamat keamanan dari Institut Penelitian Perdamaian, Kekerasan dan Terorisme Filipina, Rommel Banlaoi, seperti dikutip dari Benarnews pada Jumat (4/9).

"Retorika Filipina dan Malaysia tentang masalah Sabah telah diperhitungkan sehingga tidak mempengaruhi solidaritas Asean," imbuh dia.

Sementara itu seorang pengamat Malaysia sepakat bahwa munculnya kembali masalah Sabah ada kaitannya dengan dinamika politik dalam negeri. "Saya meyakini retorika soal Sabah yang diembuskan pemimpin politik Filipina lebih untuk politik internal mereka, mengatur agenda politik mereka terkait persiapan untuk pemilihan presiden pada 2022," ujar pakar komunikasi di Universiti Malaysia Sabah, Lee Kuok Tiung.

Catatan Sejarah

Kesultanan Sulu yang didirikan pada 1405, menguasai pulau-pulau di Kepulauan Sulu, sebagian Mindanao di Filipina selatan dan sebagian Kalimantan, termasuk Sabah, hingga awal 1800-an. Sabah kemudian bergabung dengan Malaysia pada 1963, tetapi negara tersebut setiap tahunnya masih membayar upeti pada Kesultanan Sulu.

Pada 2013, sekitar 200 pria Filipina selatan, yang menyebut diri mereka anggota Tentara Kerajaan Sulu dan mengaku sebagai pengikut pewaris sah Sultan Sulu, berlayar ke Sabah dalam upaya untuk merebut kembali wilayah tersebut, namun upaya itu akhirnya berhasil digagalkan.

Selama beberapa pekan, mereka terlibat baku tembak dengan pihak berwenang Malaysia yang mengakibatkan 50 pria bersenjata dan sekitar 10 petugas polisi Malaysia tewas. SB/Benarnews/I-1