LPEI Salurkan Pembiayaan Rp103,38 Triliun

JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hingga saat ini telah menyalurkan pembiayaan sebesar 103,38 triliun rupiah atau naik tipis 1,45 persen dibanding periode sama tahun lalu. Stagnasi pembiayaan itu karena pengaruh perlambatan ekonomi dunia serta dampak dari perang dagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Direktur Eksekutif LPEI, Sinthya Roesly di sela buka puasa bersama dengan media di Jakarta, pekan lalu mengatakan hingga akhir tahun, LPEI menargetkan pembiayaan sebesar 108 triliun rupiah atau meningkat sekitar dua persen dibanding tahun lalu.

"Walaupun target rendah, namun tumbuh saja sudah bagus di tengah perlambatan ekonomi dunia dan adanya perang dagang," kata Sinthya.

Menurut dia, di tengah ketegangan perdagangan dua negara terbesar ekonomi dunia, masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan karena ada yang mengalihkan permintaan, seperti ekspor furniture, perikanan dan tekstil. Karena itu, pihaknya aktif berkomunikasi dengan para eksportir untuk mengambil kesempatan tersebut.

"Memang kita sedang bersama dengan nasabah untuk menyasar area-area, ruang-ruang yang ditinggalkan itu. Karena kita berebutan dengan Vietnam dan Thailand untuk mengambil pasar akibat adanya trade war," jelasnya.

Menurut Sinthya, LPEI ke depan akan memperkuat fungsi yang lain, bukan hanya pembiayaan, tapi juga fungsi penjaminan dan pendampingan.

Dalam menjalankan mandat untuk melakukan pendampingan ditujukan agar usaha para eksportir lebih berkembang. Melalui berbagai komunikasi, pendampingan, dan pendanaan, diharapkan eksportir Indonesia dapat meraup kesempatan lebih besar.

"LPEI bukan hanya mengejar keuntungan semata, makanya berbeda dengan perseroan pada umumnya," katanya.

Dampak Sosial

LPEI, tambahnya, tak hanya memberi dampak keekonomian semata, tetapi juga dampak sosial seperti bagaimana hasil pengukuran developmental Impact atas fasilitas LPEI terhadap indikator-indikator ekonomi, antara lain penambahan ekspor, penambahan PDB, dan investasi serta pengaruh kepada aspek-aspek sosial, seperti penerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.bud/E-10