LPDB Mulai Salurkan Dana Bergulir Lagi

SURABAYA - Setelah menuai kritikan dari berbagai kalangan terkait lambannya penyaluran dana bergulir kepada KUMKM, kini Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) mulai menyalurkan dana bergulir.

Namun, penyaluran kali ini dengan menggunakan pola baru, yakni dengan melibatkan lembaga penjaminan (Jamkrindo dan Jamkrida) sebagai pihak yang pertama menganalisa kelayakan proposal.

"Ini adalah jawaban dari berbagai pertanyaan selama ini, bagaimana sebenarnya paradigma baru yang dibangun.

Nah, kami membangun kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi didukung dinas kabupaten/kota, Jamkrindo dan Jamkrida," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM,

Braman Setyo, saat Rakor Pengalihan Dana Bergulir Serta Sosialisasi dan Bimtek Program Inklusif LPDB -KUMKM tahun 2018, di Surabaya, Rabu (28/3).

Dalam kesempatan itu, Braman Setyo menyerahkan secara simbolis dana bergulir kepada dua mitra dengan total pinjaman sebesar 13,5 miliar rupiah.

"Ini menjawab ada sorotan masyarakat bahwa kita lamban dalam menyalurkan. Saya kira kita tidak lamban, kita lagi proses semuanya ini.

Regulasi yang kita bangun sekarang adalah bentuk penyederhanaan dari persyaratan yang lalu," tegas Braman.

Braman Setyo menegaskan, penyaluran dana bergulir kepada dua mitra itu menjadi awal dimulainya akselerasi/percepatan Pencapaian Penyaluran 2018 yang ditargetkan sebesar 1,2 triliun rupiah.

"Kami optimis pada semester I/2018, sudah bisa tersalurkan 50 persen dari target, bahkan mungkin sampai akhir tahun bisa melebihi target karena banyaknya permintaan masuk," ujarnya.

Braman juga menargetkan agar penyaluran dana LPDB KUMKM ini bisa merata di seluruh Indonesia.

"Selama ini, 70 persen dana tersalur berkutat di Jawa. Karena itu, perlu ada pemerataan dengan harapan dana yang berasal dari APBN ini bisa dinikmati semua wilayah,

dan tetap harus diingat dana ini bukanlah charity atau bansos, karena ini dana dari pajak rakyat dan harus dikembalikan ke negara," tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Maspurnomo Hadi, menyambut baik pola baru yang diterapkan dalam penyaluran dana bergulir ini.

"Saya mohon semua penyaluran sekarang harus diketahui dinas provinsi. Jadi kita tahu siapa penerimanya, alamatnya di mana, dan seterusnya.

Kalau dulu, kami ndak tahu data koperasi penerima dana bergulir. Ujug-ujug (tiba-tiba) saja, kami dipanggil kejaksaan," kata dia.

Kualitas Proposal

Sementara itu, Direktur Keuangan LPDB KUMKM, Ahmad Nizar, mengatakan tingginya permintaan dana bergulir ke LPDB-KUMKM selama ini ternyata belum diikuti dengan kualitas proposal yang memadai.

"Tingginya permintaan itu terwujud pada banyaknya proposal masuk misalnya pada 2017 ada 1.107 proposal yang masuk.

Namun setelah disaring tahap pertama tinggal 759 proposal, tahap kedua menurun menjadi 121 proposal, tahap ketiga jadi 24 dan dari 24 itu hanya 4 proposal yang dikomitekan," jelasnya.

Lalu, pada 2018 sampai Februari ada 40 proposal yang masuk, dan hanya 1 yang lolos, selebihnya 39 proposal dikembalikan untuk diperbaiki. SB/E-3