LPDB KUMKM Bakal Bisa Langsung Biayai UMKM

JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM bakal segera langsung membiayai atau menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jika revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 selesai. Saat ini, PMK 75/2011 sedang tahap finalisasi perubahan.

"Selama ini kita hanya bisa membiayai skim pembiayaan untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), KSP Pembiayaan Syariah, dan sebagainya, belum bisa langsung ke UMKM," ungkap Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Jaenal Aripin, dalam diskusi bertema Menelisik Skema Pembiayaan Syariah Inklusif untuk UMKM, di Jakarta, Rabu (23/5).

Menurut Jaenal, bila PMK sudah diubah, LPDB sudah bisa menerapkan skim pembiayaan syariah langsung ke UMKM. "Karena, 52 persen proposal pengajuan dana bergulir yang masuk ke LPDB ingin dengan pola pembiayaan syariah. Artinya, ada fenomena kesadaran meningkat akan manfaat pola pembiayaan syariah," tandasnya.

Selain itu, lanjut Jaenal, dalam perubahan PMK tersebut juga nantinya LPDB Syariah akan bisa turut menyokong skim Nawacita, yaitu menggarap tiga sektor unggulan (pertanian, perkebunan, dan perikanan) dengan special rate sekitar 4,5 persen pertahun. "Kita akan sasar tiga sektor produktif unggulan itu, dimana ketika lembaga pembiayaan lain, baik bank dan nonbank, menghindarinya," tegas Jaenal.

Jaenal menjelaskan, tahun 2018 ini LPDB KUMKM pola syariah akan menyalurkan dana bergulir sebesar 450 miliar rupiah, atau 39 persen dari total 1,2 triliun rupiah yang disalurkan secara konvensional.

"Kita sudah menggandeng perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo, Askrindo, dan Jamkrida, untuk lebih mempercepat proses untuk mendapatkan dana bergulir dari LPDB. Proses verifikasi calon mitra bisa dilakukan di awal oleh perusahaan penjaminan, setelah muncul surat prinsip penjaminan akan diserahkan ke LPDB. Resume hasilnya akan keluar dalam 21 hari kerja. Intinya, langkah strategis untuk mempercepat layanan LPDB," papar Jaenal.

Ekonomi Syariah

Sementara itu, Group Head Mikro Banking BRI Syariah, Cahyo Wisnu Prabowo mengajak seluruh pihak untuk terus mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. "Memang, selama ini 80 persen masih akad jual beli atau murabahah. Tapi ke depan, akan ada pola akad-akad lain selain murabahah," tegas dia.

Di samping itu, kata Cahyo, ketika bank lain belum optimal menggarap sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, Bank BRI Syariah akan melakukan penetrasi kesana. "Kita juga kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif untuk menggarap UMKM potensial di seluruh Indonesia", imbuh Cahyo.

Dalam kesempatan yanga sama, Kepala Divisi Pemasaran PT Jamkrindo, Syariah Iwan Hermawan menekankan bahwa kehadiran perusahaan penjaminan itu bertujuan agar bank mau membiayai sektor UMKM. "Dalam proses KUR, misalnya, skim penjaminan sudah otomatis ada dalam sistem di bank penyalur KUR tersebut. Yang jelas, kami siap memback-up semua lembaga keuangan yang akan membiayai UMKM. Kita sifatnya follow the bank," tandas Iwan.

sdk/E-10